Menlu Tegaskan Usulan Dewan Perdamaian Tidak Gantikan Peran PBB

IVOOX.id – Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa usulan pembentukan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Penegasan tersebut disampaikan usai Presiden Prabowo Subianto menghadiri World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, sekaligus menandatangani piagam pembentukan BoP.

“Badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB. Ini adalah suatu badan internasional yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas khususnya di Gaza. Oleh karena itu upaya-upaya ini kita harus ikut, Indonesia memutuskan untuk bergabung,” kata Menlu Sugiono, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden pada Jumat (23/1/2026).

Sugiono menjelaskan, keikutsertaan Indonesia dalam BoP merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mendukung perdamaian Palestina. Menurutnya, kehadiran badan internasional ini menjadi langkah konkret yang telah lama dinantikan untuk mengawal proses perdamaian secara lebih terarah dan berkelanjutan.

“Memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Board of Peace ini tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan untuk tercapainya solusi dua negara,” ujarnya.

Ia menambahkan, salah satu agenda utama Presiden Prabowo selama berada di Swiss adalah penandatanganan Charter Board of Peace. Penandatanganan tersebut merupakan kelanjutan dari proses panjang dialog dan pertemuan berbagai negara, khususnya negara-negara Islam dan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, yang membahas situasi kemanusiaan dan konflik di Palestina.

Menurut Sugiono, kesepakatan pembentukan BoP lahir dari tekad bersama komunitas internasional untuk terlibat secara lebih nyata dalam mewujudkan perdamaian permanen di Gaza. Proses tersebut berlanjut hingga pertemuan di Sharm El Sheikh, Mesir, yang menjadi momentum penting penandatanganan piagam Dewan Perdamaian.

“Sebenarnya Board of Peace ini merupakan suatu badan internasional, sekarang resmi jadi badan internasional yang bertugas untuk memonitor administrasi, stabilisasi, dan juga upaya-upaya rehabilitasi di Gaza pada khususnya dan di Palestina,” katanya.

Indonesia, lanjut Sugiono, memandang keikutsertaan dalam BoP sebagai langkah strategis yang sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif. Sejak awal, Indonesia konsisten menunjukkan kepedulian terhadap perdamaian dan stabilitas internasional, berlangsung relatif cepat, keputusan Presiden Prabowo untuk bergabung diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek strategis dan kepentingan nasional.

“Kita sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian, pada stabilitas internasional dan khususnya pada situasi yang terjadi di Palestina. Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian tersebut maka kita harus ada di dalamnya,” ujar Sugiono.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani piagam Dewan Perdamaian di sela kunjungan kerjanya ke Swiss. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia resmi menjadi bagian dari badan internasional yang bertugas mengawasi administrasi, stabilisasi, serta rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik. Pembentukan BoP merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict atau peta jalan 20 poin dan telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803 Tahun 2025.