Menko Polhukam Sebut RUU TNI dan Polri Harus Mampu Jawab Kebutuhan Masyarakat

IVOOX.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa Revisi Undang-undang (RUU) TNI dan Polri harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Selain memenuhi persyaratan formil pembentukan undang-undang, substansi materi muatan dalam perubahan tersebut harus mengoptimalkan fungsi TNI dan Polri. 

Hal ini disampaikan Hadi Tjahjanto saat menjadi pembicara kunci dalam acara Dengar Pendapat Publik RUU Perubahan UU TNI dan RUU Perubahan UU Polri yang digelar di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

“Saya menekankan, bahwa pemerintah tidak hanya sekadar melakukan pemenuhan terhadap persyaratan formil pembentukan UU saja. Namun juga yang paling penting adalah mendorong dan memastikan substansi materi muatan RUU TNI dan RUU Polri mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan mengoptimalkan fungsi TNI dan Polri,” kata Hadi Tjahjanto dalam keterangan pers yang diterima ivoox.id Kamis (11/7/2024).

Menko Polhukam menjelaskan bahwa naskah kedua RUU perubahan tersebut telah diinisiasi oleh DPR dan sudah disampaikan kepada Presiden. Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara kemudian menunjuk Menko Polhukam untuk mengoordinasikan penyusunan dua RUU tersebut.

“Secara khusus Bapak Presiden melalui Mensesneg menunjuk saya selaku Menko Polhukam untuk mengoordinasikan penyusunan RUU TNI dan RUU Polri tersebut sesuai dengan ketentuan formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,” kata dia.

Mantan Panglima TNI itu menyatakan bahwa Kemenko Polhukam menyelenggarakan acara dengar pendapat publik untuk mendapatkan keberagaman perspektif terkait substansi dalam RUU TNI dan RUU Polri. Sejumlah kalangan, antara lain akademisi, LSM, NGO, hingga jurnalis hadir sebagai perwakilan representatif masyarakat. Acara ini juga turut dihadiri para perwakilan kementerian/lembaga terkait.

“Diharapkan pemerintah mampu menghadirkan dialektika dan mendapatkan keberagaman perspektif terkait substansi dalam RUU TNI dan RUU Polri, baik pendapat yang mendukung maupun yang kontra. Akan terwujud satu keseimbangan antara kebutuhan pengembangan organisasi TNI dan Polri serta kebutuhan dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Hadi Tjahjanto.