Menko Polhukam Sebut Empat Provinsi di Sumatera Memiliki Tingkat Kerawanan Tertinggi dalam Pilkada 2024

IVOOX.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah menyusun daftar provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki tingkat kerawanan tertinggi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Berdasarkan data Bawaslu, terdapat empat provinsi yang masuk kategori tingkat kerawanan tertinggi.

"Pada wilayah Sumatera, Bawaslu memetakan empat provinsi dengan potensi kerawanan tertinggi. Pertama adalah Sumatera Barat," kata Hadi Tjahjanto, seperti dilansir dari akun Youtube Kemenko Polhukam, Rabu (10/7/2024).

Selain Sumatera Barat, provinsi lain yang dianggap rawan adalah Jambi, Bengkulu, dan Kepulauan Riau. Hadi menekankan pentingnya pemetaan melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang disusun Bawaslu untuk menjadi perhatian semua pihak.

"Permasalahan IKP tertinggi di Sumatera Barat masuk aspek apa? Apakah penyelenggara, kontestan, atau partisipasi," ujar Hadi.

Selain keempat provinsi tersebut, Hadi juga meminta agar penyelenggaraan Pilkada di Aceh mendapat perhatian khusus. Aceh memiliki kekhususan dengan adanya partai-partai lokal yang bisa mengusung calon kepala daerah, yang merupakan hasil dari otonomi khusus provinsi tersebut.

"Provinsi Aceh juga jadi perhatian, karena punya otonomi khusus sehingga ada perbedaan karakteristik, termasuk adanya partai politik lokal yang ikut partisipasi dalam kontestasi Pilkada," ujar Hadi.

Hadi juga menyoroti peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam mengenali kerawanan di masing-masing daerah dan menemukan mekanisme pencegahan yang tepat. Menurutnya, pencegahan dan pengawasan yang efisien dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pilkada serta mampu menciptakan peringatan dini untuk mempersempit ruang terjadinya pelanggaran.

"Sentra Gakkumdu dapat mengenali kerawanan masing-masing daerah dan menemukan mekanisme pencegahan yang tepat bagi daerahnya. Pencegahan dan pengawasan yang efisien dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana Pilkada serta mampu menciptakan peringatan dini untuk mempersempit ruang tindak pidana Pilkada," kata Hadi.

Hadi mengatakan pentingnya stabilitas di bidang politik, hukum, dan keamanan untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 yang aman dan damai di wilayah Sumatra.

“Pentingnya stabilitas bidang politik, hukum, dan keamanan untuk suksesnya Pilkada Serentak 2024, karena situasi dan kondisi stabilitas polhukam akan sangat mempengaruhi tahapan Pilkada 2024,” kata Hadi.

Ia mengatakan tahun 2024 akan mencatat rekor jumlah penyelenggaraan pemilihan umum terbanyak sepanjang sejarah Indonesia. Kondisi ini diperkirakan akan meningkatkan ancaman misinformasi dan polarisasi sosial politik yang dapat mengganggu proses demokrasi.

“Oleh karena itu, untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, kita harus mampu menempatkan peran kita masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian, lembaga, atau instansi kita melalui sinergisitas,” ujarnya.

Dalam upaya menyukseskan Pilkada Serentak 2024, berbagai langkah strategis telah dilakukan. Sebelumnya, rapat koordinasi khusus telah dilaksanakan di Jayapura, Papua, dan Makassar untuk membahas kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan dukungan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan Pilkada. Untuk mengantisipasi berbagai masalah dan konflik yang mungkin muncul, hal yang tak kalah penting adalah menjaga netralitas dan integritas KPU, TNI, Polri, dan ASN dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka serta bekerja sesuai koridor hukum yang berlaku.

“Pilkada yang aman, damai, dan lancar tentu tak terlepas dari peran masyarakat yang ikut serta mengawasi jalannya tahapan Pilkada serta tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya,” ujarnya.