Menko Airlangga: ASEAN Digital Economy Framework Akan Dongkrak Nilai Ekonomi Hingga USD 2 Triliun

IVOOX.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kesepakatan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat integrasi ekonomi digital kawasan Asia Tenggara. 

“Pertemuan ini adalah langkah untuk memperkuat integrasi. Pertemuan daripada tim untuk memfinalisasi ASEAN Digital Economy Framework Agreement yang dilaksanakan di Jakarta selama 4 hari,” ujar Airlangga, didampingi Chief Negotiation of ASEAN-DEFA dan perwakilan ASEAN Secretary, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, (7/10/2025).

Menurutnya, ASEAN memiliki potensi besar di sektor digital dengan populasi 680 juta jiwa. “ASEAN menjadi pasar digital yang paling dinamis di dunia dan ekonomi digital ASEAN di tahun 2024 itu besar 263 miliar dolar. Kalau kita proyeksikan di 2030 itu besarnya 1 triliun. Tetapi dengan implementasi Digital Economic Framework Agreement itu besarnya bisa menjadi 2 triliun,” katanya.

Airlangga menyebut Indonesia sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi digital di kawasan. “Indonesia memimpin ekonomi digital ASEAN di tahun 2024 mencapai 90 miliar dolar, dan akan mencapai 360 miliar di tahun 2030,” ujarnya.

Ia menambahkan, sektor e-commerce menjadi penyumbang terbesar dengan nilai 150 miliar dolar. Namun, masih ada tantangan besar, yakni harmonisasi regulasi antarnegara dan keterbatasan UMKM untuk menembus pasar lintas batas.

Komite Perunding dan Senior Economic Officials, lanjut Airlangga, telah sepakat pada lima pasal utama yang perlu segera diselesaikan, yakni layanan keuangan, transmisi elektronik berbasis regulasi WTO, perlakuan non-diskriminatif terhadap produk digital, pengaturan kabel bawah laut, dan fleksibilitas sistem pembayaran elektronik.

“Dalam pertemuan ASEAN Economic Minister sebelumnya, ditargetkan bahwa pertemuan di Indonesia dan di Jakarta ini akan mendorong DEFA untuk mencapai 70% kemajuan di tahun 2026,” katanya.

Airlangga berharap perjanjian tersebut dapat ditandatangani pada 2026 dan langsung diimplementasikan. “Saya harapkan bisa ditandatangani tahun 2026 dan langsung diimplementasi,” ujarnya.