Menkeu Purbaya Sebut APBN 2025 Tetap Sehat di Tengah Ketidakpastian Global, Defisit Terjaga di Batas Aman

IVOOX.id – Pemerintah menegaskan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 tetap dikelola secara efisien, efektif, dan akuntabel meski dihadapkan pada tingginya ketidakpastian ekonomi global. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Purbaya menjelaskan APBN 2025 memiliki posisi yang strategis karena menjadi anggaran transisi yang disusun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan mulai dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, APBN tersebut dirancang untuk menjaga kesinambungan program pembangunan sekaligus memastikan kondisi fiskal tetap sehat dan berkelanjutan.

"APBN 2025 memiliki nilai yang sangat strategis. Pertama, ini merupakan APBN transisi yang disusun oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kedua, disusun untuk menjaga keberlanjutan, penguatan, dan akselerasi program-program pembangunan tetap berjalan optimal. Dan ketiga, tetap dikelola secara sehat, kredibel, dan berkelanjutan guna mendukung agenda pembangunan jangka menengah dan panjang," ujar Purbaya dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Jumat (3/7/2026).

Di tengah meningkatnya fragmentasi perdagangan dunia dan tensi geopolitik global, pemerintah menilai kondisi ekonomi nasional tetap menunjukkan ketahanan. Sepanjang 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang mencapai 4,98 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,09 persen. Sementara itu, inflasi tercatat sebesar 2,92 persen, masih berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Purbaya, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi kebijakan fiskal dan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta otoritas moneter. Ia menegaskan APBN tetap berperan sebagai instrumen penyangga atau shock absorber dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi masyarakat dari dampak gejolak global.

"Kuatnya ekonomi domestik tersebut tidak lepas dari optimalnya peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung agenda pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan fiskal 2025 yang ditempuh secara ekspansif dengan tetap menjaga defisit dalam batas aman," katanya.

Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan negara pada 2025 mencapai Rp2.765,13 triliun, sedangkan belanja negara terealisasi sebesar Rp3.435,46 triliun. Dengan capaian tersebut, defisit APBN tercatat sebesar Rp670,34 triliun atau setara 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang dinilai masih berada dalam batas aman sesuai ketentuan fiskal.

Pemerintah juga menggelontorkan paket stimulus ekonomi secara bertahap sepanjang tahun dengan total nilai Rp110,7 triliun. Stimulus tersebut difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong konsumsi domestik, memperkuat sektor riil, mendukung UMKM, sektor padat karya, program perumahan, magang, hingga pemberian diskon tiket pada masa libur.

Kebijakan fiskal tersebut turut berkontribusi terhadap perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan. Tingkat pengangguran tercatat turun menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025, sedangkan angka kemiskinan menurun dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,25 persen pada September 2025.

Dalam kesempatan itu, Purbaya juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan negara dengan menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan negara dan secara konsisten menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi BPK, termasuk yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.