Menhan Sebut Pembangunan Batalyon di 514 Kabupaten/Kota Bukan Militerisasi

IVOOX.id – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pembangunan batalyon infanteri teritorial pembangunan di 514 kabupaten/kota bukan merupakan upaya militerisasi daerah.
Menurut dia, pembangunan itu merupakan implementasi sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
"Ini bukan bermaksud untuk memiliterisasi daerah, tapi ini adalah amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional," kata Sjafrie kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026), dikutip dari Antara.
Ia menjelaskan pemerintah merencanakan pembangunan batalyon yang tersebar di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Pembangunan itu, kata dia, implementasi Pasal 30 UUD 1945 yang mengatur sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
Adapun Menhan Sjafrie melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang juga Koordinator Bidang Politik dan Keamanan DPR. Selain Dasco, Sjafrie juga berdiskusi dengan Ketua Komisi I DPR Utut Adianto.
Selain membahas pembangunan batalyon, Sjafrie mengatakan kedatangannya ke DPR juga untuk berkonsultasi mengenai rencana penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Ia mengatakan UU Pertahanan perlu diperbarui agar dapat mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan pertahanan nasional yang belum diatur dalam regulasi tersebut.
Salah satu hal yang perlu dimasukkan dalam revisi, kata dia, adalah strategi pertahanan Indonesia yang menganut prinsip defensif aktif.
Strategi tersebut, menurut Sjafrie, menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki niat ataupun kepentingan untuk menyerang negara lain, tetapi tetap menjaga wilayah teritorial dan kepentingan nasional.
"Di dalam Undang-Undang Pertahanan yang sekarang ada, itu tidak tersurat mengenai apa strategi pertahanan kita, sedangkan sekarang, strategi pertahanan kita adalah strategi pertahanan defensif aktif," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Sjafrie juga membahas penguatan pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan pertahanan, termasuk perkembangan pembangunan batalyon di berbagai daerah.
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan strategis pertahanan antara pemerintah dan DPR agar pelaksanaan sistem pertahanan nasional berjalan sesuai ketentuan.


0 comments