Mendorong Pemerataan Pengembangan Destinasi Wisata: Tantangan dan Rekomendasi Strategis

IVOOX.id, Jakarta - Pariwisata merupakan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, dan promosi budaya Indonesia ke tingkat global. Dalam upaya mendiversifikasi destinasi wisata, pemerintah telah menginisiasi program "10 Bali Baru". Program ini ditujukan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan daya saing daerah-daerah lain di luar Bali.

Namun demikian, tantangan dalam implementasinya masih cukup kompleks. Ketimpangan infrastruktur, rendahnya keterlibatan masyarakat lokal, serta isu keberlanjutan menjadi perhatian yang harus segera ditangani secara terpadu.

Tantangan di lapangan antara lain adanya ketimpangan infrastruktur dan aksesibilitas.

Banyak destinasi prioritas masih menghadapi kendala akses transportasi, sanitasi, dan jaringan komunikasi digital. Hal ini membuat wisatawan domestik maupun mancanegara cenderung memilih destinasi yang sudah mapan seperti Bali, Yogyakarta, atau Lombok.

Selain itu, minimnya partisipasi komunitas lokal juga menjadi tantangan. Beberapa proyek pengembangan pariwisata berisiko menimbulkan konflik sosial karena kurangnya pelibatan masyarakat dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Contoh kasus dapat dilihat pada pengembangan Mandalika dan Labuan Bajo, di mana sebagian masyarakat merasa kehilangan hak atas lahan dan identitas budaya.

Tantangan lain yaitu isu keberlanjutan dan daya dukung lingkungan. Pengembangan masif tanpa perencanaan tata ruang yang cermat dapat merusak daya dukung lingkungan. Ketika pariwisata tumbuh secara eksploitatif, akan muncul tekanan terhadap ekosistem, sumber daya air, dan kearifan lokal.

Untuk memastikan bahwa pengembangan destinasi pariwisata berjalan inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tantangan masa depan, rekomendasi yang pertama adalah penguatan tata kelola daerah. Pemerintah daerah perlu diperkuat kapasitasnya dalam mengelola sektor pariwisata melalui pelatihan SDM, pembentukan Badan Otoritas Destinasi yang profesional, serta penyusunan masterplan berbasis potensi dan daya dukung.

Rekomendasi yang kedua yaitu optimalisasi Community-Based Tourism (CBT)

Model CBT terbukti memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat, menjaga nilai budaya lokal, dan meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan. Diperlukan insentif dan regulasi untuk mendorong inisiatif berbasis komunitas di seluruh destinasi prioritas.

Rekomendasi ketiga, integrasi infrastruktur pendukung. Kementerian/Lembaga terkait seperti PUPR, Kominfo, dan Perhubungan perlu menyinergikan program kerja untuk memastikan konektivitas antardaerah dan kesiapan fasilitas dasar di destinasi wisata berkembang.

Rekomendasi keempat, promosi digital yang tersegmentasi dan terintegrasi.

Upaya promosi pariwisata perlu ditingkatkan melalui kampanye digital terintegrasi, pemanfaatan big data wisatawan, serta kolaborasi dengan pelaku industri kreatif, influencer, dan platform digital global.

Terakhir, monitoring dan evaluasi berbasis indikator berkelanjutan. Pengembangan destinasi perlu dievaluasi secara berkala dengan indikator yang mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan agar kebijakan yang diambil bersifat adaptif dan korektif.

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara tujuan wisata unggulan dunia. Namun, potensi tersebut hanya akan tercapai jika pembangunan sektor pariwisata dilakukan secara adil, merata, dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta keberpihakan pada masyarakat lokal dan lingkungan, Indonesia akan mampu menghadirkan wajah pariwisata yang tidak hanya eksotis, tetapi juga inklusif dan tahan terhadap krisis.

Oleh: Zulkarnaini - Mahasiswa Prodi S2 Magister Terapan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata Politeknik Sahid, Suci Sandi Wachyuni dan Kadek Wiweka