Mendagri: Pemerintah Sudah Siapkan Skema Bantuan Hunian Bencana Sumatra

IVOOX.id – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan skema bantuan hunian bagi warga terdampak bencana di wilayah Sumatra.

Tito mengatakan skema bantuan tersebut dibahas dalam rapat dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Sosial, Kementerian ATR/BPN, Polri, TNI, BNPB, serta kepala daerah dari wilayah terdampak.

"Tadi malam kami juga melaksanakan rapat dalam rangka penanganan masalah kerusakan rumah, kita tahu bahwa rumah memang ada klasifikasi tiga. Rumah yang rusak ringan, sedang, dan berat. Tadi malam kami rapat lebih kurang tiga jam," kata Tito dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025), dikutip dari Antara.

Tito mengatakan pemerintah menetapkan untuk rumah rusak ringan dan sedang akan menerima dukungan biaya, masing-masing sebesar Rp15 juta dan Rp30 juta yang akan dibayarkan oleh BNPB.

Sementara itu, rumah rusak berat ditangani melalui penyediaan hunian sementara, dengan pilihan bagi warga untuk menempati hunian yang disiapkan atau tinggal sementara di rumah keluarga, sambil menunggu pembangunan hunian tetap.

Pembangunan hunian tetap direncanakan melalui tiga skema, yakni pembangunan 15.000 unit oleh Danantara, pembangunan melalui APBN yang dikerjakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan jumlah lebih besar, serta skema gotong royong dari berbagai pihak.

"Artinya pihak-pihak yang ingin membantu, di antaranya ada satu yang sudah membantu sebanyak 2.600 dan sudah ground breaking minggu lalu," kata Tito.

Selain bantuan perbaikan rumah, pemerintah juga menyiapkan bantuan pendukung lainnya.

Tito mengatakan Kementerian Sosial memberikan bantuan perabotan senilai Rp3 juta, bantuan pemulihan ekonomi sebesar Rp5 juta, serta bantuan lauk pauk senilai Rp15.000 selama tiga bulan.

Dia menekankan bahwa percepatan penyaluran bantuan tersebut saat ini sangat bergantung pada kelengkapan data yang disusun pemerintah daerah.

"Persoalannya adalah data. Data yang diharapkan by name by address dari yang rusak ringan, sedang, berat tersebut. Data ini kemarin kesepakatannya adalah dari Pemda yang membuat," ucap Tito.

Dari 18 kabupaten/kota terdampak di Aceh, 18 di Sumatra Utara, dan 16 di Sumatra Barat, sebagian besar daerah di Sumatra Barat telah mengirimkan data, disusul sebagian daerah di Sumatra Utara, sementara pengiriman data dari Aceh masih terbatas.

Untuk itu, Tito mengatakan pihaknya mendukung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk turut serta mengumpulkan dan melengkapi data per nama dan per alamat.

"Kita membantu, mendukung BNPB bergerak, kemudian juga dari BPS, Badan Pusat Statistik bergerak juga untuk mengumpulkan data-data by name by address," kata dia.

Tito mengatakan Data tersebut nantinya divalidasi oleh kepolisian setempat, kejaksaan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar proses penyaluran bantuan dapat dilakukan secara cepat dan akuntabel.

"Nah kita harapkan secepat mungkin data ini, tentu datanya tidak harus nunggu lengkap, bergelombang, karena kan nanti ada yang lagi yang mungkin belum terdata. Yang penting punya data dulu utama, baseline, dan segera diserahkan kepada BNPB dan Kementerian Sosial, BNPB langsung akan membayarkan," kata dia.

Lebih lanjut Tito menambahkan, berdasarkan data sementara yang sedang direkonsiliasi, tercatat 68.855 rumah rusak ringan, 37.520 rumah rusak sedang, dan 56.108 rumah rusak berat di tiga provinsi tersebut, dengan total rumah terdampak mencapai 213.432 unit.

"Kita harapkan kalau seandainya sudah didapat data yang rusak ringan, rusak sedang, kami hitung lebih kurang 106.370 rumah, ini lebih kurang dua pertiga dari jumlah yang rusak. Artinya kalau ini diberikan segera, maka mereka kembali, sambil sudah dibantu dibersihkan, kembali diisi oleh Menteri Sosial, uang lauk pauknya oleh Menteri Sosial, itu bisa mengurangi pengungsi lebih kurang hampir 60 persen," ucapnya.

"Jadi kita memikirkan tinggal yang 40 persen, dibangunkan huntara, hunian sementara, dan hunian tetap," pungkasnya.