Fitra Khawatirkan Program Makan Bergizi Gratis Bakal Gerus APBN 2025

IVOOX.id - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) memprediksi adanya penurunan signifikan dalam pagu anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025. Penurunan ini diproyeksikan mencapai 10%-20% dari tahun sebelumnya, diduga terkait dengan alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis yang akan direalisasikan pada tahun tersebut.

Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan mengatakan persentase penurunan pagu anggaran K/L masih dalam kerangka Pagu Indikatif dan tengah dalam proses negosiasi di forum Trilateral Meeting antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan K/L teknis. Proses ini akan berlanjut hingga Pembacaan Nota Keuangan pada tanggal 16 Agustus 2024, serta pada saat pembahasan RAPBN antara eksekutif dan legislatif dari bulan Agustus hingga Oktober 2024.

Salah satu faktor utama penurunan anggaran adalah alokasi yang dibutuhkan untuk program makan bergizi gratis, yang menurut simulasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) memerlukan sekitar Rp 71 triliun untuk memberikan 20 ribu porsi makanan per hari pada tahun 2025. Meskipun anggaran ini masih bersifat simulasi awal dan belum final, angka tersebut mencerminkan skala besar program yang ditujukan untuk menangani masalah stunting dengan target 80 juta siswa prasekolah, SD, SMP, SMA, dan Pesantren pada tahun 2029.

Namun, FITRA khawatir alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program ini terlalu besar, terutama mengingat belum jelasnya skema pelaksanaannya antara kementerian terkait. "Program ini belum jelas akan diurus oleh kementerian mana, apakah akan dilakukan oleh kementerian tersendiri atau lintas kementerian," ujar Misbah Hasan dalam keterangan resmi yang diterima IVOOX Minggu (30/6/2024).

Selain itu, FITRA juga mengingatkan bahwa perlu adanya mitigasi terhadap potensi kebocoran anggaran dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) terkait pelaksanaan program ini. Gurnadi Ridwan, peneliti FITRA, menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, terutama jika alokasi program makan bergizi gratis dimasukkan dalam pos cadangan yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN).

"Transparansi dan akuntabilitas anggaran di BUN perlu diperhatikan, mengingat pengalaman FITRA yang kesulitan mendapatkan akses data terkait pos-pos anggaran tertentu," kata Gurnadi.

FITRA mengaku menghadapi kendala dalam mengakses data terkait program-program besar seperti BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Bansos Presiden, yang dijaga kerahasiaannya atas alasan keamanan negara.

Dengan berbagai tantangan dan dinamika dalam proses penyusunan RAPBN 2025, FITRA mendorong pemerintah untuk melakukan uji publik yang transparan dan menyeluruh terhadap rencana penggunaan anggaran untuk program makan bergizi gratis ini. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar efektif dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Program MBG merupakan salah satu program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran.

“Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Jakarta, Senin (24/6/2024), dikutip dari Antara.

Sri Mulyani merinci, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis akan dilakukan secara bertahap, yang mana alokasi Rp71 triliun merupakan anggaran untuk tahun pertama.