Membangun Inovasi di Sektor Digital untuk Indonesia Maju

IVOoX.id, Jakarta - Infrastruktur jaringan telekomunikasi menjadi kebutuhan sentral dalam menciptakan inovasi. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) berusaha menyediakan akses jaringan secara merata dari hulu hingga hilir, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Menteri Kominfo Johnny G Plate menyatakan sektor digital menjadi sektor yang sangat penting. Penggunaan teknologi yang semakin masif telah menjadi solusi kehidupan, terlebih saat ini untuk keluar sebagai pemenang dari pandemi covid-19.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu mengambil langkah-langkah perubahan atau transformasi di sektor digital. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo memberikan lima arahan strategis percepatan tranformasi digital.

Pertama, percepatan perluasan akses dan layanan internet. Kedua, penyiapan peta jalan (roadmap) tranformasi digital. Ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional. Keempat, menyelesaikan regulasi-regulasi yang penting. Kelima, menyiapkan proyeksi kebutuhan talenta atau sumber daya manusia (SDM) digital.

“Arahan tersebut telah diterjemahkan Kominfo ke dalam empat langkah kebijakan strategis percepatan tranformasi digital, yaitu penyelesaian pembangunan infrastruktur TIK, adopsi teknologi pendukung, pengembangan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, serta penyelesaian implementasi legislasi primer,” ujar Menkominfo dalam program Wajah Indonesia episode Indonesia Berinovasi di Metro TV, Kamis (20/11).

Saat ini, kata Johnny, infrastruktur digital Indonesia ditopang 348.442 kilometer jaringan fiber optik backbone yang digelar di daratan dan di dasar laut. Jaringan tulang punggung ini didukung fiber link, microwave link, dan satelit berkapasitas 50 Gbps yang terdiri atas 5 satelit telekomunikasi nasional dan 4 satelit telekomunikasi asing.

Selain itu, sebanyak 479.125 base transceiver station (BTS) melengkapi infrastruktur jaringan TIK Indonesia dan menghasilkan sinyal telekomunikasi yang dapat dinikmati para masyarakat di seluruh penjuru Nusantara.

Menurut Menkominfo, Badan Layanan Umum (BLU) Bakti Kominfo telah menghadirkan layanan internet broadband di 9.154 titik untuk meningkatkan kualitas layanan internet di masa pandemi covid-19 di berbagai pelosok negeri.

“Pembangunan infrastruktur digital ini masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan akses internet dalam negeri. Kominfo melalui BLU Bakti bersama dengan operator seluler terus membangun dan melengkapi tambahan infrastruktur TIK di 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau jaringan 4G dari total 83.218 desa/kelurahan di Indonesia,” kata Menkominfo.

Dari 12.548 desa/kelurahan tersebut, sebanyak 9.113 di antaranya akan dibangun BLU Bakti Kominfo dan 3.435 oleh operator seluler. Johnny mengungkapkan, pembangunan infrastruktur TIK ini seluruhnya dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran 2022.

“Dengan demikian, di akhir 2022 seluruh desa dan kelurahan akan terlayani dengan sinyal 4G,” tegas Menkominfo.

Di sisi lain, lanjutnya, Kominfo berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas dukungannya untuk membangun infrastruktur melalui tiga skema pendanaan, antara lain dana universal service obligation, porsi penerimaan negara bukan pajak sektor Kominfo, dan rupiah murni dari APBN.

Menkominfo menyatakan pihaknya akan menyediakan akses internet cepat di 150.000 titik dari total 501.112 fasilitas publik yang belum terjangkau. Di antaranya 93.900 titik layanan pendidikan, yakni melalui peluncuran satelit multifungsi Satria pada kuartal ketiga (Q3) 2023.

“Dengan kapasitas total 150 Gbps atau tiga kali lipat dari total kapasitas 9 satelit yang digunakan saat ini,” jelasnya.

Ruang digital

Di sisi lain, ruang digital merupakan ruang kreativitas generasi muda Indonesia di masa depan. Melalui ruang digital, generasi muda mampu menciptakan inovasi yang dapat memberikan pengaruh bagi lintas sektor, terlebih pada sektor industri dan ekonomi.

Kementerian Kominfo pun terus fokus dalam memberikan pelatihan digital, mulai tahap dasar, menengah, hingga berkelanjutan. Di samping itu, Kominfo berkomitmen untuk memperkuat ekosistem digital dengan menjadi fasilitator serta pendampingan dan pelatihan bagi pelaku sektor industri UMKM, kreatif, dan startup.

“Indonesia memiliki potensi yang besar dan generasi muda yang juga unggul. Karenanya, kita perlu mengasah masyarakat digital Indonesia agar terampil, tangkas, dan memilki kapasitas untuk memanfaatkan fasilitas dan ruang digital secara maksimal,” ujar Johnny.

Dalam 15 tahun ke depan, lanjutnya, Indonesia membutuhkan 9 juta talenta digital atau rata-rata 600 ribu talenta digital yang berkualitas setiap tahunnya. Mengantisipasi kebutuhan tersebut, Kominfo menyediakan beragam program stimulus pelatihan digital di berbagai tingkatan kecakapan.

Di tingkat dasar, yakni berupa Gerakan Nasional Literasi Digital Siber Kreasi; tingkat menengah berupa program Digit Talent Scholarship, yaitu beasiswa pelatihan digital yang mencakup tema-tema, seperti artificial intelligence, internet of things, blockchain, hingga digital entrepreneurship; dan tingkat lanjutan berupa program Digital Leadership Academy untuk pelatihan calon pemimpin di sektor publik dan swasta, seperti startup founder demi meningkatkan kapasitas terkait dengan kebijakan digital.

Untuk memperkuat ekosistem digital di Indonesia, Kominfo memberikan pendampingan, pelatihan, dan fasilitas untuk pelaku industri kreatif, pelaku UMKM, dan startup. Upaya ini diwujudkan melalui program Pandu Digital, UMKM Go Online, Petani dan Nelayan Go Online, Next Indonesian Unicorns (NextICorn), dan Gerakan 1.000 Startup Digital.

“Kominfo juga membuka kesempatan kolaborasi seluas-luasnya dengan universitas, politeknik, maupun perusahaan-perusahaan teknologi global untuk memastikan program ini berdampak panjang serta memiliki efek ungkit yang luas,” kata Menkominfo.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur TIK, pengadopsian teknologi, dan penyiapan talenta digital, perlu didukung dengan legislasi primer yang memadai. Di antaranya Undang-Undang Cipta Kerja sektor telekomunikasi pos dan penyiaran dalam rangka mempercepat digitalisasi nasional, termasuk digitalisasi pertelevisian.

“Indonesia juga membutuhkan legislasi perlindungan data pribadi yang akan menjadi standar regulasi nasional tentang perlindungan data pribadi warga negara. Untuk itu, menyelesaikan RUU PDP menjadi undang-undang sangatlah penting untuk menjamin ekosistem digital yang produktif dan bermartabat,” jelasnya.

Kepentingan rakyat

Menkominfo menegaskan bahwa upaya-upaya pembangunan infrastruktur TIK dan ketersediaan ruang digital dilakukan atas nama rakyat Indonesia dan dipersembahkan untuk kepentingan rakyat Indonesia.

“Pemerataan akses internet merupakan tugas kita bersama untuk membutuhkan konektivitas internet warga negara. Ini adalah pekerjaan besar yang perlu diselesaikan Kominfo bersama operator seluler demi memastikan seluruh masyarakat Indonesia, baik yang berada di perkotaan, perdesaan, pegunungan, lembah, maupun ngarai, dapat merasakan jaringan telekomunikasi yang sama kuatnya dan sama lancarnya,” kata Johnny.

“Melalui infrastruktur digital yang lebih memadai dan terbangunnya ekonomi digital yang semakin berkembang, kami berharap dapat ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya.