Megawati Tunjuk Kembali Hasto Kristiyanto Menjadi Sekjen PDIP

IVOOX.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP periode sebelumnya Hasto Kristiyanto ditunjuk kembali untuk menjabat sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025-2030, setelah PDIP melaksanakan Kongres pada awal Agustus 2025.

"Betul Mas Hasto kembali menjabat sekjen PDI Perjuangan," kata Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy dikutip dari Antara, Kamis (14/8/2025).

Adapun Hasto kembali ditunjuk melalui rapat DPP PDIP yang digelar pada Kamis, 14 Agustus 2025, siang ini. Setelah resmi ditunjuk, Hasto pun langsung dilantik dalam rapat pleno tersebut.

"Sudah diputuskan dan pelantikan tadi jam 14.00, lanjut rapat DPP," kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, dikutip dari Antara.

Terpisah, Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengatakan penunjukan kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal partai merupakan kewenangan penuh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Ketua umum punya kewenangan penuh untuk menentukan dan Ibu tidak menyampaikan cerita itu. Hanya memang, ada satu yang menarik sebelum pelantikan dilakukan, Ibu bercerita panjang tentang situasi politik Indonesia," kata Ganjar di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (14/8/2025), dikutip dari Antara.

Megawati, ungkap Ganjar, memberikan pembekalan sebelum pelantikan dilakukan. Adapun pelantikan Hasto bersamaan dengan pelantikan jajaran pengurus PDIP lainnya yang belum sempat dilantik saat kongres partai di Bali pada awal Agustus lalu.

"Jadi, semua sudah berdiri di sana, belum dilantik, tapi Ibu bercerita dulu. Jadi, pembekalannya justru sebelum dilakukan pelantikan. Itu Ibu cerita situasi politik Indonesia-lah, begitu," ujarnya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah berkomunikasi dengan Kumham untuk mendaftarkan susunan lengkap dewan pimpinan pusat (DPP) partai ke Kementerian Hukum (Kemenkum) setelah pelantikan tambahan pada Kamis.

“InSya-Allah secepatnya kita sudah komunikasi dengan pihak Kumham (Kemenkum, red.),” kata Ganjar.

Menurut Ganjar, PDIP saat ini masih menyiapkan syarat-syarat administrasi dari masing-masing kepengurusan yang baru. "Biasanya ada soal identitas, NPWP, dan penunjukan notaris, dan inSya-Allah dalam waktu yang pendek,” katanya.

Persiapan dokumen, tutur dia, diusahakan rampung dalam waktu singkat. “Mungkin kalau minggu ini bisa dikumpulkan, rasanya tinggal minta jadwal saja ke Kumham (Kemenkum, red.),” ujarnya.

Hasto diketahui sempat mendekam di tahanan karena terjerat kasus rasuah.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan, tetapi terbukti terlibat dalam pemberian suap terkait pengganti antarwaktu (PAW) Harun Masiku.

Oleh sebab itu, Hasto divonis 3 tahun dan 6 bulan penjara serta denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan.

Namun, Hasto termasuk salah satu terpidana yang menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto sehingga ia dibebaskan dari segala hukuman.

Berikut susunan DPP PDIP 2025-2030 terbaru:

Ketua Umum PDIP: Megawati Soekarnoputri

Ketua DPP

Bidang kehormatan: Komarudin Watubun

Bidang Bapilu Legislatif: Bambang Wuryanto

Bidang Bapilu Eksekutif: Dedi Sitorus

Bidang Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat

Bidang Organisasi: Andreas Hugo P

Bidang Sumber Daya: Said Abdullah

Bidang Pemerintahan Politik: Puan Maharani

Bidang Pemerintahan Desa: Ganjar Pranowo

Bidang Luar Negri: Ahmad Basarah

Bidang Reformasi Hukum: Yasona Laolly

Bidang Perekonomian: Basuki Tjahja Purnama

Bidang Kebudayaan: Rano Karno

Bidang Pendidikan: Puti Soekarno

Bidang Reformasi: Abdullah Azwar Anas

Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini

Bidang Tenaga Kerja: Darmadi Durianto

Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning

Bidang Jaminan Sosial: Carles Honoris

Bidang Bidang Anak: I Gusti Ayu

Bidang UMKM: Andreas Edi Susetyo

Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani

Bidang Pemuda dan Olah Raga: MY Esti Wijayanti

Bidang Keagamaan: Zuhairi Misrawi

Bidang Digital: Prananda

Bidang Pertanian Pangan: Sadarestu

Bidang Kelautan: Rohmin

Bidang Kehutanan: Eriko Sotarduga

Bidang Advokasi: Roni Talapessy

Sekretaris Jenderal

Sekretaris Jenderal (Sekjen): Hasto Kristiyanto

Wakil Sekjen Internal: Dolfie

Wakil Sekjen Pemerintahan: Utut Adianto

Wakil Sekjen Kerakyatan: Sri Rahayu

Wakil Sekjen Komunikasi: Adian Napitupulu.

Bendahara

Bendahara: Olly Dondokambey

Wakil bendahara Internal: Rudi Tjen

Wakil bendahara eksternal: Yuke Yurike