Media dan Masyarakat Sipil Harus Berperan Aktif dalam Mengawal Pilkada Serentak 2024

IVOOX.id – Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menekankan pentingnya peran media dan masyarakat sipil dalam mengawal tahapan Pilkada dan mewujudkan Pilkada Serentak 2024 yang damai, kredibel, dan berintegritas. 

“Media perlu terus mengingatkan masyarakat untuk berpartisipasi dan membangun kepedulian pada pelaksanaan Pilkada di daerahnya. Kemudian mendorong publik untuk mengawal Pilkada di daerahnya masing-masing,” ujar Titi dalam diskusi bertajuk "Pilkada Damai 2024" yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Pilkada Serentak 2024 akan berlangsung pada 27 November 2024 dan akan memilih 37 gubenrur, 415 bupati, dan 93 wali kota.

Dalam diskusi tersebut, mantan Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro mengatakan bahwa masalah pendanaan Pilkada 2024 sejauh ini sudah tidak menjadi kendala. Dalam penyelenggaraan tersebut, KPU mendapat alokasi anggaran sebesar Rp28,79 triliun, dan Bawaslu mendapat alokasi Rp8,6 triliun. Anggaran untuk keamanan (TNI-Polri) juga sudah disiapkan.

“Semua Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan pemanfaatan anggaran. Rakyat, mahasiswa, wartawan juga berhak tahu terkait anggaran tersebut,” ujar Suhajar.

Karoops Polda Metro Jaya Kombes Tori Kristianto menambahkan bahwa dari segi persiapan keamanan, khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang mencakup Bekasi, Depok, dan Tangerang, seluruhnya telah dipersiapkan. Ia optimis bahwa penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 akan berjalan aman, lancar, dan tertib.

“Polda Metro Jaya ini terdiri dari 13 Polres, yakni 8 Polres di DKI Jakarta dan 5 lainnya di wilayah Jawa Barat (Bekasi, Depok) dan Banten (Tangerang dan Tangerang Selatan). Ini wilayah yang kami sudah petakan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada 2024,” ujar Tori.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan bahwa pers memiliki peran penting dalam mengajak partisipasi masyarakat dalam proses Pilkada 2024. Ia juga meminta pers tidak terjebak dalam pemberitaan prosedural pemilu atau praktik politik praktis. Pers harus mengangkat isu-isu yang mencerdaskan masyarakat mengenai kepemimpinan di tingkat provinsi dan daerah.

“Fungsi peranan pers adalah membantu menjelaskan kebutuhan masyarakat, bukan keinginan masyarakat, termasuk dalam hal penegakan demokrasi di tingkat masyarakat. Di satu sisi, pers harus menciptakan suasana kondusif, dan di sisi lain, pers harus bekerja sesuai dengan fungsinya. Jika ada calon pemimpin yang korup, jangan dibagus-baguskan beritanya,” kata Ninik.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Agus Melaz, sebagai pembicara terakhir, menyatakan bahwa persiapan Pilkada 2024 telah dilakukan secara matang. Ia mengapresiasi seminar yang diselenggarakan oleh PWI Pusat karena membantu sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

“Kami mengapresiasi seminar ini karena membantu sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Ini positif, dan pada saatnya nanti kami juga akan melakukan hal yang sama,” ujar Agus Melaz.

Dengan peran aktif media, masyarakat sipil, dan otoritas terkait, diharapkan Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung dengan damai, kredibel, dan berintegritas, serta mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat.