Ma’ruf Amin: Eksistensi Ombudsman Dukung Pemerintahan Bersih

IVOOX.id - Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, menegaskan pentingnya eksistensi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebagai lembaga negara independen yang muncul sebagai respons atas tuntutan masyarakat. 

Menurutnya, peran ORI sangat krusial dalam mendukung pemerintahan yang transparan dan memiliki tata kelola yang baik.

Hal ini diungkapkannya saat menghadiri peluncuran Laporan Tahunan 2023 Ombudsman RI di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2024).

"Saya, sebagai Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), melihat keberadaan Ombudsman sangat penting. Saya berharap Ombudsman dapat terus menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat, terutama dalam mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik," ujar Wapres.

Lebih lanjut, Wapres ke-13 RI tersebut menekankan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik merupakan aspek penting yang harus diperhatikan karena berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan UUD 1945.

Dia meyakini bahwa hal ini hanya dapat tercapai jika penyelenggara pelayanan publik mampu menyediakan layanan yang berkualitas, transparan, dan inklusif.

"Pelayanan publik yang mudah diakses dan tidak berbelit-belit adalah cerminan kehadiran negara di tengah masyarakat. Kondisi ini juga menjadi indikator keberhasilan reformasi birokrasi," tambah Ma'ruf Amin.

Berdasarkan data internal Ombudsman sepanjang tahun 2023, lembaga tersebut telah menangani 26.461 kasus pelayanan publik. Ini termasuk laporan masyarakat, konsultasi non-laporan, Respons Cepat Ombudsman (RCO), investigasi atas prakarsa sendiri, dan tembusan.

ORI juga telah melakukan pemeriksaan dugaan maladministrasi, di mana sebagian besar dari laporan masyarakat yang diterima mengungkapkan adanya maladministrasi, terutama terkait dengan tidak memberikan pelayanan, penundaan berlarut, dan penyimpangan prosedur.

Selain itu, ORI telah berhasil menyelesaikan sejumlah laporan masyarakat, dengan Kantor Pusat menangani 1.200 laporan dan kantor Perwakilan menangani 6.709 laporan pada tahun yang sama.

Terakhir, hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik pada 2023 menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Sebagian besar penyelenggara layanan memperoleh opini kualitas tertinggi dan tinggi, menandakan kemajuan dalam upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik