Marak Kasus Keracunan, JPPI Desak Presiden dan BGN Hentikan Program Makan Bergizi Gratis

IVOOX.id – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) kembali menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah kasus keracunan massal pada siswa sekolah terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. JPPI menilai pemerintah, khususnya Presiden dan Badan Gizi Nasional (BGN), telah abai terhadap keselamatan anak-anak yang menjadi sasaran program tersebut.

Menurut catatan JPPI hingga pertengahan September 2025, sedikitnya 5.360 anak mengalami keracunan akibat mengonsumsi makanan dari program MBG. Jumlah ini diyakini lebih besar karena banyak sekolah dan pemerintah daerah memilih menutupi kasus demi menghindari sorotan publik.

“Ribuan anak menjadi korban keracunan, sementara pemerintah tetap memaksakan program ini berjalan tanpa evaluasi menyeluruh dan terkesan sangat tidak serius. Sejak MBG diluncurkan, korban keracunan terus bertambah,” demikian pernyataan resmi JPPI yang diterima ivoox.id Kamis (18/9/2025).

JPPI menilai kondisi ini sudah masuk kategori darurat kemanusiaan nasional. Alih-alih menjadi solusi pemenuhan gizi anak, program MBG justru berubah menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi bangsa.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menegaskan bahwa Presiden dan BGN tidak boleh lagi berlindung di balik jargon zero incident sementara kenyataannya kasus keracunan terjadi berulang di berbagai daerah.

“Kami tidak tega melihat anak-anak yang harus dilarikan ke rumah sakit, berjuang dengan selang infus di tangan mungil mereka, bahkan ada yang nyawanya hampir melayang. Presiden dan BGN jangan sekali-kali bermain-main dengan nyawa anak-anak bangsa. Kalau program ini benar-benar berpihak pada anak, hentikan sekarang juga sebelum lebih banyak korban berjatuhan,” ujar Ubaid.

Ia menambahkan, jika kasus keracunan hanya terjadi sekali, mungkin masih bisa dianggap kesalahan teknis. Namun, dengan ribuan korban di berbagai daerah, JPPI menilai ini adalah bukti adanya kegagalan sistemik dalam tata kelola program yang berada di bawah koordinasi BGN.

“Presiden harus bertanggung jawab. Jangan jadikan anak-anak sekolah sebagai kelinci percobaan dari kebijakan yang dipaksakan tanpa kesiapan. Kalau Presiden serius dengan janji melindungi generasi emas, maka hentikan MBG sekarang juga dan lakukan evaluasi total. Kalau tidak, berarti negara sedang abai terhadap keselamatan warganya sendiri,” kata Ubaid.

JPPI menegaskan, keselamatan anak harus ditempatkan di atas kepentingan politik maupun target program. Untuk itu, mereka mendesak Presiden RI agar segera menghentikan sementara program MBG, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan oleh BGN, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar menjamin keselamatan serta kesehatan anak-anak sekolah.