Mandatori B-20 Mampu Hemat Devisa USD5,5 Miliar Per Tahun

IVOOX.id, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan penerapan B-20 bisa berdampak pada penghematan devisa negara sekitar US$5,5 miliar per tahun. Jumlah ini menggunakan asumsi Indonesia menggunakan B-20 secara penuh pada sektor PSO dan non-PSO.

Karenanya, pemerintah terus berupaya penerapan B-20 (biodiesel dengan campuran minyak solar dan minyak sawit 20%) di segala sektor, termasuk pada sektor public service obligation (PSO) dan non-PSO. Bahkan, Presiden Joko Widodo meminta peningkatan mandatori biodiesel di bahan bakar minyak menjadi 30 persen.

"Dengan melaksanakan B20 untuk PSO dan non PSO paling tidak ada dua dampak positifnya. Satu penghematan devisa. Kalau sudah full B20 mudah-mudahan dalam waktu beberapa bulan kita bisa mencapainya, itu setahun bisa menghemat US$5,5 miliar," ujar Darmin di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/7).

Penghematan tersebut artinya dalam sehari pemerintah dapat menghemat US$21 juta setiap harinya. Sehingga ketergantungan terhadap valuta asing (valas) akan berkurang dan membantu penguatan rupiah.

Darmin melanjutkan penerapan biodisel ini sebenarnya sudah dilakukan pada sektor PSO, tetapi masih tergolong lambat karena hanya digunakan oleh beberapa sektor.

Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong agar penerapan B20 dapat diperluas. Menurutnya penerapan B20 ini akan dampak langsung di dunia usaha dalam mengurangi ketergantungan impor Indonesia.

"Untuk dunia usaha ini akan dilihat bahwa B20 akan langsung memengaruhi besarnya impor kita," imbuhnya.

Menurutnya, penggunaan B20 saat ini baru digunakan 80% oleh sektor PSO dan akan didorong supaya dapat mencapai 95% PSO.

"Jadi tadi itu putusan presiden yang PSO dioptimumkan sehingga dia bisa diukur itu optimum dari kapasitas yang tadinya itu kira-kira 80% Presiden minta paling tidak 95% dari kapasitas yang potensial pemakaian di PSo. Nah, yang non pso yang sekarang ini hampir tidak ada itu juga kena kewajiban B20," ujarnya.

Ditanya mengenai pelaksanaannya, Darmin menjawab mulai saat ini akan diterapkan dengan dibarengi masa transisi. Dia pun mengungkapkan pihaknya akan membicarakan dengan industri yang bersangkutan.

Dia berharap kebijakan ini dapat segera diselesaikan dalam waktu beberapa bulan ke depan.