Legislator Desak BPOM Harus Terlibat SPPG Penuhi Standar Kelayakan Gizi Makan Bergizi Gratis

IVOOX.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menegaskan perlunya penerapan standar kelayakan yang jelas bagi seluruh Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dinilai penting demi menjamin kualitas serta keamanan makanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.

“SPPG harus memenuhi standar yang layak sebelum diberi tanggung jawab menjalankan program ini. Saya juga mendukung keterlibatan BPOM dalam proses verifikasi dan pengawasan,” tegas Neng Eem dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kepala BPOM di Gedung DPR RI, Rabu (21/5/2025).

Ia membandingkan peran BPOM dalam mengawasi pelaku UMKM makanan melalui sertifikasi PIRT (Produksi Industri Rumah Tangga), dan menyatakan model serupa dapat diterapkan pada SPPG agar kualitas makanan tetap terjaga.

Tak hanya fokus pada kelayakan awal, Neng Eem juga menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran atau Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait makanan. Ia mempertanyakan siapa yang memiliki kewenangan memberikan sanksi, serta meminta kejelasan agar penindakan tidak bersifat merugikan secara sepihak.

“Kita harus mempertimbangkan sanksi yang adil. Jangan sampai ketika dapur sudah menginvestasikan modal dan membangun infrastruktur, lalu diberhentikan tanpa solusi, padahal belum balik modal. Tapi tetap harus ada tindakan agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.

Terkait dengan efisiensi anggaran, Neng Eem mengusulkan agar dana yang semula direncanakan untuk membangun dapur lebih baik dialokasikan langsung ke peningkatan kualitas makanan atau menambah jumlah penerima manfaat. Ia menilai pelibatan pelaku UMKM dalam penyelenggaraan dapur akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat.

“Jika semakin banyak masyarakat terlibat, maka akan menciptakan perputaran ekonomi yang sehat. Para pelaku UMKM dan usaha kecil menengah bisa ikut ambil bagian. Dana BGN pun bisa lebih optimal jika difokuskan pada kualitas makanan atau peningkatan jangkauan program,” katanya.