Apresiasi juga diberikan kepada DPR RI yang telah menindaklanjuti untuk membahas dan menyusun UU TPKS.

Sampai akhirnya pada tanggal 24 Maret 2022 dimulai dengan RDPU hingga pengesahan tingkat satu pada 6 April 2022. Pembahasan dilakukan secara cukup substansial, membuka peluang masyarakat sipil untuk terus memberi masukan secara “real time” dalam pembahasan, baik dari pemerintah maupun anggota DPR yang melakukan pembahasan. Pembahasan RUU dengan model keterbukaan seperti ini harus menjadi contoh bagi pembahasan RUU RUU lainnya.

Apresiasi yang sangat tinggi juga disampaikan kepada kantor staf Presiden (KSP) yang menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan para stakeholder yang terlibat dari Jaringan Masyarakat Sipil sehingga secara optimal bisa memberikan masukan untuk RUU TPKS secara partisipatif dan komprehensif.

Pengesahan UU TPKS merupakan harapan keberpihakan dan berperspektif kepada korban, sebagai payung hukum/legal standing, kehadiran Negara memberikan perlindungan kepada korban dan restitusi/ganti kerugian kepada korban.

Sofia mengatakan, disahkannya UU TPKS pada hari ini merupakan penantian panjang perempuan, anak-anak dan disabilitas, karena sudah banyak kasus-kasus kekerasan seksual selama ini, dari predator yang bergentayangan.

UU TPKS adalah Hak setiap warga Negara untuk mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan yang dialami korban, merupakan hak konstitusional yang dijamin UUD 1945. Kekerasan seksual merupakan perlakuan yang merendahkan derajat korban khususnya perempuan, anak, disabilitas dan merupakan pelanggaran HAM dan diskriminasi, karena memiliki dampak terhadap korban secara berlapis berupa fisik, mental, ekonomi, sosial dan politik sehingga mengapa sangat dibutuhkan UU TPKS agar mampu memberikan landasan formil dan materiil untuk kepastian hukum kepada masyarakat.