Kurator: Total Tagihan Utang PT Sritex Rp 32,6 Triliun

IVOOX.id – Kurator pailit PT Sri Rejeki Isman (Sritex) mencatat total tagihan utang PT Sritex yang telah diterima oleh kurator mencapai Rp32,6 triliun.

Salah satu Kurator Pailit PT Sritex, Denny Ardiansyah mengatakan bahwa tagihan utang terbesar, kata dia, berasal dari kreditor konkuren atau kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan apa pun yang nilainya mencapai Rp 24,7 triliun.

Kurator juga mencatat tagihan yang diajukan oleh empat bank pemerintah, yakni Bank BJB, BNI, Bank DKI, serta BRI.

Ia menyebut total tagihan empat bank BUMN tersebut mencapai sekitar Rp 4,8 triliun.

Ia juga menyebutkan adanya tagihan utang sekitar Rp1,2 triliun oleh sejumlah perusahaan yang dimiliki keluarga pemilik PT Sritex.

"Ada 11 perusahaan terafiliasi Sritex grup yang direkturnya adalah keluarga pemilik Sritex," kata Denny Ardiansyah di Semarang, Senin (13/1/2025), dikutip dari Antara.

Bahkan, lanjut dia, salah satu perusahaan yang mendaftarkan tagihan utang tersebut pemiliknya yakni Iwan Kurniawan Lukminto, Direktur Utama PT Sritex.

Adapun jika dilihat dari data kepemilikan aset, kata dia, nilainya yang hanya sekitar Rp 10 triliun tidak akan bisa menutup total utang yang mencapai Rp 32,6 triliun.

Ia menyebut salah satu kendala yang dihadapi yakni adanya upaya menghalangi kerja kurator untuk mendapatkan data dan mengecek langsung kondisi perusahaan.

Kurator, lanjut dia, hingga saat ini belum pernah bertemu langsung dengan Direktur Utama Iwan Lukminto.

Padahal, menurut dia, debitor pailit sudah tidak memilik hak apapun terhadap PT Sritex usai diputus pailit.

"Tim Kurator menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU.

Sebelumnya, Pengadilan Niaga Semarang memutus pailit PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan tiga anak perusahaannya setelah mengabulkan permohonan salah satu kreditor perusahaan tekstil tersebut.

Salah satu debitur PT Sritex, yakni PT Indo Bharat Rayon, mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian atas kesepakatan penundaan kewajiban pembayaran utang pada 2022.