Kunjungi Mandailing Natal, Menteri HAM Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Hingga Cek Kesehatan Gratis

IVOOX.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh program prioritas nasional berjalan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Pigai dalam pidatonya di hadapan sekitar 5.000 warga pada puncak peringatan Hari Bakti Hak Asasi Manusia ke-1 di Panyabungan, Kabupaten (Madina), Sumatera Utara, Minggu (19/10/2025).

Dalam sambutannya, Pigai menyebut bahwa berbagai program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan bentuk nyata dari keadilan sosial yang diperjuangkan negara. “Berbagai program prioritas Presiden yang mensejahterakan masyarakat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta pemenuhan kebutuhan dasar merupakan wujud nyata keadilan sosial yang diperjuangkan negara,” ujar Pigai.

Ia menjelaskan bahwa kehadirannya di Madina bersama jajaran Unit Eselon I KemenHAM RI, anggota Komisi XIII DPR RI, Bupati dan Wakil Bupati Madina, serta unsur Forkopimda setempat, merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan seluruh program prioritas Presiden benar-benar tersampaikan kepada masyarakat di lapangan.

Momentum kunjungan tersebut juga ditandai dengan penyematan ulos adat Mandailing kepada Natalius Pigai. Tradisi itu menjadi simbol penghormatan masyarakat sekaligus penanda bersejarah hadirnya pejabat tinggi negara yang turun langsung untuk berdialog dan menyapa rakyat.

Dalam kesempatan itu, Pigai mengajak masyarakat Madina untuk turut serta mengawal jalannya berbagai program pemerintah agar tepat sasaran dan berkelanjutan. “Saya menghimbau masyarakat untuk dapat mengidentifikasi dan memantau Program Prioritas Presiden di Madina agar setiap warga benar-benar dapat menikmati manfaatnya,” ucapnya.

Ia menekankan pentingnya pendekatan pemerintahan yang responsif dan partisipatif, di mana masyarakat memiliki ruang untuk berdialog langsung dengan pemerintah. “Kebijakan publik yang menyentuh akar persoalan rakyat hanya bisa berjalan efektif bila dibangun melalui komunikasi dua arah antara negara dan warganya,” kata Pigai.

Selain berbicara mengenai pelaksanaan program prioritas, Pigai juga menyinggung perjalanan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) yang kini memasuki usia satu tahun. Menurutnya, kehadiran kementerian tersebut merupakan manifestasi dari visi Presiden Prabowo untuk menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan pembangunan nasional.

“Kehadiran KemenHAM RI adalah wujud nyata gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai dasar dari setiap kebijakan pembangunan nasional,” ujar Pigai.