KTT ke-48 ASEAN: Prabowo Ajak Percepat Jaringan Energi Kawasan Asia Tenggara

IVOOX.id – Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara ASEAN untuk mempercepat jaringan energi mengingat ketahanan energi menjadi tantangan utama yang mendesak untuk dihadapi bersama sebagai dampak tekanan global serta ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah. Keterangan resmi Sekretariat Presiden, di Jakarta, Kamis, 7 Mei 2026, menyebutkan Kepala Negara mengatakan bahwa kondisi tersebut membuat isu energi bukan lagi menjadi tantangan jangka panjang tapi juga kebutuhan yang harus segera direspons. 

"Ketahanan energi adalah salah satu isu penting yang kita hadapi saat ini. Dengan meningkatnya tekanan global dan ketidakstabilan di Timur Tengah, ini bukan lagi masalah jangka panjang, melainkan masalah mendesak," ujar Presiden Prabowo saat berpidato di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) yang menjadi bagian dari rangkaian KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, dikutip dari Antara.

Kepala Negara menyampaikan bahwa kawasan BIMP-EAGA memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan yakni mulai dari tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, hingga lahan subur yang belum dimanfaatkan secara optimal. Terkait hal itu, ia menyinggung kesiapan negara-negara anggota untuk memanfaatkan potensi tersebut demi memenuhi kebutuhan kawasan sekaligus mendukung transisi energi ASEAN.

"Pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk bertindak berdasarkan potensi tersebut. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan subregional kita, tetapi juga untuk berkontribusi pada transisi energi ASEAN," kata Prabowo.

Lebih lanjut, dia mendorong langkah konkret untuk mempercepat pengembangan energi bersih di kawasan seperti pengembangan tenaga air di Borneo, perluasan proyek energi surya di Palawan, serta pemanfaatan energi angin di wilayah pesisir. Ia juga memaparkan sejumlah langkah yang tengah dijalankan Indonesia dalam mempercepat pengembangan energi surya.

"Kecepatan penuh, tenaga surya 100 GW, ajak teman-teman kita, tingkatkan infrastruktur energi kita, kita memiliki potensi," kata Prabowo.

Selain pengembangan energi, Prabowo menekankan pentingnya memperkuat konektivitas subkawasan, termasuk peningkatan kapasitas jaringan listrik Trans Borneo Power Grid agar distribusi energi dapat berjalan lebih efisien di kawasan. Ia menilai seluruh agenda tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan, keahlian teknis, serta kemitraan yang lebih erat dengan para mitra pembangunan regional.

"Semua ini tidak akan terjadi tanpa dukungan yang tepat. Kita perlu mengamankan pendanaan, memobilisasi keahlian teknis dan memperdalam kemitraan dengan penasihat regional dan mitra pembangunan kita," kata Prabowo.

Menutup pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa selain ketahanan energi, ketahanan pangan juga menjadi isu mendasar yang harus menjadi perhatian bersama negara-negara BIMP-EAGA dalam menjaga kesejahteraan masyarakat kawasan.

Bahas Perjanjian Ekonomi Digital DEFA

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, negara-negara anggota ASEAN telah menyepakati penyelesaian perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) dalam pertemuan the ASEAN Economic Community (AEC) Council (AECC Meeting) ke-27 di Cebu, Filipina. Dari kesepakatan tersebut, kerangka perjanjian ekonomi digital regional itu ditargetkan ditandatangani pada November 2026.

“Seluruh negara anggota ASEAN berkomitmen untuk menyelesaikan semua substansi perundingan pada Putaran ke-21 (final) di bulan Mei 2026, berdasarkan kesepakatan AECC di Cebu ini. Target tegas kita, penandatanganan perjanjian DEFA harus dapat dilaksanakan pada bulan November tahun ini (KTT ASEAN), setelah melalui proses legal scrubbing dan konsultasi domestik di masing-masing negara,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/5/2026), dikutip dari Antara.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menerangkan bahwa perkembangan ekonomi digital saat ini sangat dinamis, dan harus ditanggapi dengan bijaksana oleh ASEAN. “Walaupun DEFA text belum sempurna, namun harus segera diselesaikan sambil dilakukan review berkala sesuai dengan perkembangan dinamika ekonomi digital,” katanya.

Proses ratifikasi oleh masing-masing negara anggota ASEAN ditargetkan selesai dalam waktu 180 hari. Hal ini mencerminkan urgensi dan komitmen kolektif untuk segera merealisasikan manfaat DEFA bagi kawasan.

Bagi Indonesia, DEFA sejalan dengan pelaksanaan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 serta mendukung aksesi OECD yang mencakup penguatan infrastruktur digital, pengembangan SDM digital, transformasi UMKM, serta penguatan regulasi keamanan siber.

Melalui DEFA, Indonesia dapat memperkuat kebijakan berdasarkan praktik internasional, menarik investasi di sektor teknologi tinggi, memperkuat kedaulatan data nasional, dan membangun ekosistem digital yang inklusif serta berdaya saing, termasuk bagi UMKM.

Adapun inisiatif ASEAN DEFA dimulai masa Keketuaan Indonesia tahun 2023 lalu. Sebagai kerangka ekonomi digital regional komprehensif pertama di dunia, DEFA diharapkan menjadi penggerak utama integrasi ekonomi digital ASEAN sekaligus memperkuat posisi kawasan sebagai pusat digital dunia.

Berdasarkan studi BCG, kesepakatan DEFA yang komprehensif dapat meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN dari 1 trilliun dolar AS menjadi 2 triliun dolar AS pada 2030.