KSP: Presiden Tepis Stigma Negatif Suku Badui

IVOOX.id, Jakarta - Kantor Staf Presiden menilai Presiden RI Joko Widodo telah menepis stigma negatif terhadap Suku Badui dengan mengenakan pakaian adat Suku Badui dalam menghadiri sidang tahunan MPR 2021, di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/8).

"Presiden mengangkat ke tingkat paling tinggi di salah satu acara kenegaraan. Hal ini dapat dimaknai sebagai cara presiden untuk menghentikan stigma dan makna negatif dari penyebutan Suku Badui," kata Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Pembangunan Manusia Abetnego Tarigan dalam siaran pers KSP, di Jakarta, Senin (16/8).

KSP menganggap bahwa langka Presiden untuk menggunakan pakaian adat dan mengangkat kebudayaan Suku Badui dalam acara kenegaraan ini merupakan suatu inisiatif yang baik dalam menekankan kebhinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pakaian adat ini disiapkan secara pribadi oleh Tetua Adat Masyarakat Badui sekaligus Kepala Desa Kanekes, Jaro Saija. Presiden Jokowi pun mengatakan bahwa desain pakaian adat Badui sangat sederhana dan sangat nyaman untuk dikenakan.

Dalam kesempatan terpisah, pengamat politik Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengapresiasi pemakaian baju adat Suku Badui oleh Presiden.

"Saya senang dan berterima kasih kepada presiden memakai baju (pakaian adat Suku Badui) itu," kata Ray saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Menurutnya, pemakaian baju adat Suku Badui oleh kepala negara mengingatkan semua pihak atas permasalahan yang saat ini dialami oleh Suku Badui dan seluruh masyarakat adat di Indonesia.

Lebih lanjut, Ray berharap agar simbol yang ditampilkan Presiden Jokowi itu tidak berhenti begitu saja. Di saat bersamaan, harus ada kebijakan yang lebih tegas untuk memberi perlindungan bagi hak masyarakat adat seperti terkait lingkungan hidup dan kepercayaan memegang teguh tradisi melalui regulasi yang spesifik.

"Tradisi mereka semestinya dijamin Undang-Undang (UU), bukan hanya peraturan tetapi UU," kata Ray menegaskan.

Dengan simbol melalui pakaian adat Suku Badui yang dikenakan, Ray juga mengharapkan Presiden Jokowi dapat menginisiasi untuk melahirkan UU yang secara komprehensif melindungi suku-suku serta masyarakat adat yang terus memelihara tradisinya dan di saat yang sama dapat mengatur perlindungan terhadap lingkungan tempat mereka hidup.