KPU Minta Tak Gunakan Politik Uang, Ancamannya?

IVOOX.id, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengimbau agar para calon legislatif maupun capres-cawapres yang bakal bertarung di Pemilu 2019 mendatang, tidak menggunakan politik uang dalam meraup suara pemilih.

Ketua KPU, Arief Budiman, mengingatkan kepada para caleg maupun capres-cawapres agar tidak melakukan politik uang. Pernyataan itu disampaikan dalam kaitannya dengan ratusan kabupaten/kota yang memiliki tingkat karawanan tinggi terhadap politik uang.

"Saya imbau agar (peserta Pemilu) tak menggunakan politik uang," ujarnya di Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Selain peserta Pemilu, pihaknya juga berharap masyarakat tidak mudah percaya dan terpengaruh kepada para calon yang menjanjikan mereka uang jika memilih. Sebab dapat merusak eksistensi Pemilu yang sebenarnya.

"Kepada pemilih agar tak percaya dengan orang-orang yang mau dipilih dengan politik uang," jelasnya.

Ia menjelaskan, dari data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) potensi terjadinya praktik politik uang cukup tinggi di Pemilu 2019. Berdasarkan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019, sebanyak 176 dari 514 kabupaten/kota memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap politik uang. Sementara 338 kabupaten/kota memiliki tingkat kerawanan yang sedang.

Tingginya potensi kerawanan politik uang, menurut Bawaslu tidak lepas dari naiknya ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam Pileg 2019. Apabila pada Pileg 2014 lalu ambang batas bagi parpol untuk menempatkan calegnya di DPR hanya 3,5%, maka pada Pileg 2019 mendatang ambang batasnya naik menjadi 4%.

Oleh sebab itu, ia meminta agar seluruh pihak dapat mencegah adanya hal tersebut secara bersama-sama, guna menciptakan Pemilu yang bersih.

“Ini tugas bersama. Jadi (tugas) petugas pemilu, peserta pemilu, juga pemilih,” tegasnya.