KPU Gelar Uji Publik Rancangan PKPU Pilkada 2020

IVOOX.id, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar uji publik rancangan Peraturan (PKPU) untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota 2020.

Uji publik dilakukan terkait tiga rancangan PKPU, yaitu tentang tahapan, program, dan jadwal pemilihan umum 2020.

“Dengan mengucapkan bismillah, uji publik rancangan peraturan KPU tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota 2020 dengan resmi dinyatakan dibuka,” kata Komisioner KPU, Evi Novida Ginting di Gedung KPU, Jakarta, Senin (24/6).

Evi menjelaskan terdapat 270 daerah dengan perincian 9 provinsi yakni Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah yang akan melakukan pemilihan gubernur.

Sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati akan dilaksanakan di 224 kabupaten, dan pemilihan walikota akan dilaksanakan di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi.

Sementara itu, Komisioner KPU Pramono Ubaid mengatakan uji publik ini belum termasuk pada substansi penetapan calon, tetapi hanya tahapan dan penetapan alokasi waktunya.

“Pilkada serentak dijadwalkan akan dilaksanakan pada 23 September 2020,” kata Pramono, dikutip Antara.

Lebih lanjut, ia mengatakan akan ada dua jalur pendaftaran calon yakni melalui partai politik dan calon perseorangan. Untuk pendaftaran calon perseorangan, calon harus menyerahkan berkas dukungannya mulai dari 26-30 Maret 2020.

Setelah calon independen menyelesaikan proses penyerahan dukungan, bersamaan dengan calon yang berasal dari partai politik, pendaftaran pasangan calon akan dilaksanakan pada 28-30 April 2020.

Sementara penetapan calon oleh KPU dijadwalkan pada 13 Juni 2020.

Dari proses uji publik, KPU berharap akan mendapat masukan mengenai rancangan PKPU dari pihak terkait untuk selanjutnya dijadikan bahan bagi KPU, pemerintah, dan DPR.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua KPU Arief Budiman, Komisioner Ilham Saputra, Viryan, anggota DKPP Teguh Prasetyo, dan anggota Bawaslu Afifuddin.

Jakarta - Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan dirinya akan memutuskan maju atau tidak dalam kontestasi calon Ketua Umum Partai Golkar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Jumat (28/6).

"Saya berusaha menjaga agar tidak terjadi banyak kegaduhan sampai tanggal 28 Juni Pak Jokowi ditetapkan sebagai Presiden terpilih periode 2019-2024," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/6).

Dia mengatakan dirinya sudah bertemu dengan beberapa senior untuk mendiskusikan langkah politiknya ke depan di Partai Golkar, dan tanggapannya positif.

Menurut dia, para senior Golkar menginginkan agar sebanyak-banyaknya kader mencalonkan diri dalam kontestasi bursa calon Ketum Golkar karena itu menunjukkan kaderisasi di partai tersebut sangat baik.

"Para senior Golkar ingin sebanyak-banyaknya kader mencalonkan diri karena itu menunjukkan proses kaderisasi di Partai Golkar berjalan dengan baik," ujarnya, dikutip Antara.

Selain itu menurut Bamsoet, terkait desakan beberapa kader Golkar agar dilakukan evaluasi kerja politik partai di Pemilu 2019, merupakan hal yang wajar untuk dilakukan untuk menemukan jalan keluar agar kesalahan tidak terjadi lagi.

Dia menilai, partai politik yang lain pun pasti melakukan evaluasi kerja politik pasca-kontestasi Pemilu untuk menemukan penyebab penurunan suara Golkar sehingga bisa dilakukan perbaikan agar di Pemilu 2024 tidak banyak suara Golkar yang hilang.

"Apa yang diperoleh Golkar saat ini adalah upaya maksimal kerja seluruh kader dan caleg yang berjuang habis-habisan. Namun hari ini hasilnya terjadi penurunan dan desakan adanya evaluasi sudah seharusnya dilakukan seperti partai-partai lain," katanya.

Sebelumnya, Politisi senior Partai Golkar Yorrys Raweyai menyebut ada empat kader partai tersebut yang potensial menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar, menggantikan Airlangga Hartarto.

Keempat kader Golkar tersebut adalah Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Zainuddin Amali.

"Banyak kader Golkar yang potensial menjadi Ketua Umum seperti Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Zainuddin Amali," kata Yorrys di Jakarta, Sabtu (22/6).

Dia menilai keempat orang tersebut merupakan kader Golkar yang memiliki banyak pengalaman di berbagai bidang sehingga berpotensi pimpin partai lima tahun kedepan.