KPK Usut Perintah Ade Yasin Kumpulkan Uang dari Kontraktor

IVOOX.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut adanya dugaan perintah dari tersangka Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin (AY) untuk mengumpulkan sejumlah uang dari beberapa kontraktor.
KPK mendalami hal tersebut kepada empat saksi yang diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/5), untuk tersangka Ade Yasin dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tahun Anggaran 2021.
"Keempat saksi hadir dan didalami pengetahuannya, antara lain terkait dengan dugaan perintah dari tersangka AY untuk mengumpulkan sejumlah uang dari beberapa kontraktor yang mengerjakan proyek di Pemkab Bogor," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.
Empat saksi itu ialah Sekretaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bogor Rieke Iskandar alias Akew, Sunaryo selaku wiraswasta/Dirut PT Kemang Bangun Persada, Sabri Amirudin selaku Direktur PT Sabrina Jaya Abadi, dan Krisna Candra Januari alias Kris sebagai wiraswasta.
Selain itu, Jumat (20/5), KPK juga memeriksa empat saksi lain untuk tersangka pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar/pemeriksa Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK). Keempat saksi untuk tersangka Hendra itu adalah pegawai honoerer BPK Perwakilan Jabar Muhammad Wijaksana, Tantan Septian selaku sopir, serta dua mahasiswa, yakni Putri Nur Fajrina dan Genia Kamilia Sufiadi.
Terhadap pemeriksaan saksi Putri Nur Fajrina dan Genia Kamilia Sufiadi, Ali menjelaskan tim penyidik KPK mendalami pengetahuan kedua saksi itu terkait dugaan aliran sejumlah uang dari beberapa pihak untuk tersangka Hendra Nur Rahmatullah Karwita.
Sedangkan saksi Muhammad Wijaksana dan Tantan Septian didalami pengetahuannya terkait dugaan adanya beberapa pertemuan tersangka Hendra Nur Rahmatullah Karwita dengan tersangka Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah (IA) dan tersangka PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik (RT), untuk menerima sejumlah uang sebagai dana operasional tim auditor BPK Perwakilan Jabar.

0 comments