KPK Ungkap Sejumlah Masalah dalam Pengelolaan Pelabuhan di Indonesia

IVOOX.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sejumlah masalah dalam pengelolaan pelabuhan di Indonesia yang ditemukan selama pelaksanaan rencana aksi perbaikan tata kelola. Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah adanya tumpang tindih antar lembaga yang beroperasi di pelabuhan.

“Mulai dari 2021 kita lakukan rencana aksi dan yang kita kaget di pelabuhan ada 16 lembaga yang main di situ dan tidak ada komandannya,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK sekaligus Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Komisoner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan, dalam sebuah diskusi di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Selasa, (2/7/2024)

Pahala menyoroti bahwa di luar negeri terdapat port authority yang bertugas menentukan standar dan mengatur operasional pelabuhan secara keseluruhan, sementara lembaga lainnya berada di bawah koordinasi port authority tersebut. Namun, Indonesia tidak memiliki port authority yang menjalankan fungsi serupa.

“Di sana (luar negeri) ada port authority,” tegas Pahala.

“Dia (port authority) menentukan standar. … segala macam dia yang menentukan, yang lainnya ada di belakang. Indonesia tidak ada port authority,” katanya.

Masalah tumpang tindih ini menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya pembenahan tata kelola pelabuhan. “Problem pertama yang kita temui bahwa pembenahan pelabuhan ini melibatkan 16 lembaga termasuk swasta di dalamnya, termasuk pemerintah, dan tidak ada komandannya,” ujar Pahala.

Dalam konteks ini, Pahala juga menyoroti perlunya koordinasi yang lebih baik untuk memantau pergerakan barang di pelabuhan. “Sekarang pergerakan barang di 264 pelabuhan dan 2.000 pelabuhan swasta paling enggak kita bisa monitor kuantitasnya apa. Paling enggak negara ini makin baiklah,” katanya.

Dengan demikian, KPK menekankan pentingnya pembentukan port authority atau lembaga serupa untuk mengatasi masalah tumpang tindih dan memastikan pengelolaan pelabuhan yang lebih efisien dan transparan di Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelabuhan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.