"Kami telah memperhatikan seluruh masukan dari bapak, ibu sekalian selama melakukan pembahasan dan akan segera kami tindaklanjuti agar seluruh permasalahan yang kita bahas hari ini dapat kita selesaikan untuk memberikan solusi yang terbaik," ujar Arifin Tasrif dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/6/2024).

Lebih lanjut Arifin mengatakan bahwa Kementerian ESDM juga telah melakukan penyesuaian anggaran. Hal itu dilakukan sesuai dengan catatan Komisi VII DPR RI terkait program-program yang menyentuh dan memberikan dampak langsung pada masyarakat. Di antaranya seperti Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), Pembangunan Penerangan Jalan Umum-Tenaga Surya (PJU-TS), serta paket Konverter Kit (Konkit) untuk nelayan dan petani.

Menurut Arifin, dalam pagu indikatif tahun 2025, Kementerian ESDM telah mengalokasikan usulan rencana anggaran untuk infrastruktur yang berdampak langsung kepada masyarakat. Di antaranya adalah sebanyak 5.000 paket konkit untuk nelayan dan petani, program BPBL untuk 130.000 Rumah Tangga, Pembangunan PJU-TS sebanyak 10.000 unit, Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebanyak tiga unit, PLTM sebanyak 1 unit (skema multi years contract).

“Serta pembangunan pipa gas bumi Cirebon-Semarang Tahap II dan Duri-Sei Mangkei (skema multi years contract),” kata Arifin.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno, meminta kepada Kementerian ESDM untuk menyelesaikan program-program tahun anggaran 2024 pada 2024 ini. Terutama program-program yang berdampak langsung manfaatnya untuk masyarakat.

"Komisi VII mendesak Kementerian ESDM untuk merealisasikan program tahun anggaran 2024 paling lambat Bulan Desember 2024, khususnya untuk program yang bermanfaat langsung kepada masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, kesepakatan rincian pagu indikatif Kementerian ESDM Tahun 2025 per unit adalah Sekretariat Jenderal sebesar Rp 553,65 miliar. Kemudian Inspektorat Jenderal Rp 138,6 miliar, Ditjen Migas Rp 4,84 triliun, Ditjen Ketenagalistrikan Rp 496,05 miliar, Ditjen Minerba Rp735,95 miliar. Lalu Setjen DEN Rp 63,77 miliar, BPSDM ESDM Rp 617,90 miliar, Badan Geologi Rp 929,61 miliar, BPH Migas Rp 254,29 miliar, Ditjen EBTKE Rp 657,02 miliar dan BPMA Rp 92,12 miliar.

KPK Periksa Komisaris Asiatel Globalindo

Budiyanto

Related Articles

0 comments

Leave a Reply