KPK Mulai Dalami Asal-usul Uang Suap Meikarta

IVOOX.id, Jakarta – KPK mulai mendalami asal-usul uang suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“KPK juga mulai mendalami asal-usul uang suap yang diduga diberikan pada Bupati Bekasi dan kawan-kawan,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Kamis (25/10), diberitakan Antara.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK pada Kamis juga memeriksa 12 saksi untuk tersangka Billy Sindoro (BS) yang merupakan direktur operasi Lippo Group.

12 saksi itu dikonfirmasi soal proses perizinan dan syarat-syarat perizinan untuk mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) proyek Meikarta.

12 saksi yang diperiksa itu antara lain Presiden Direktur Lippo Cikarang, Toto Bartholomeus, Direktur PT Lippo Cikarang, Ketut Budi Wijaya, enam staf Lippo Cikarang masing-masing Novan, Endrikus, Ronald, Sri Tuti, Dianika, dan Josiah.

Selanjutnya, Eka Hidayat Taufik yang merupakan Kabid Sarana dan Prasarana atau Kabag Kerja Sama Antardaerah di Sekretariat Pemda, Lucki Widiyani sebagai Pengelola Dokumen Perizinan pada Seksi Penerbitan Perizinan Tata Ruang dan Bangunan serta dua saksi yang merupakan Analisis Penerbitan Pemanfaatan Ruang pada Seksi Penerbitan Perizinan Tata Ruang dan Bangunan, masing-masing Kusnadi Hendra Maulana dan Ujang Tatang.

Selain Billy, KPK juga telah menetapkan delapan tersangka lainnya dalam kasus suap Meikarta itu antara lain konsultan Lippo Group, masing-masing Taryudi, dan Fitra Djaja Purnama, pegawai Lippo Group, Henry Jasmen.

Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Sahat M Banjarnahor, dan Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati, Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hassanah Yasin, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Diduga Bupati Bekasi dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan Perizinan Proyek Pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Diduga, pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 Hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 Hektare, fase kedua 252,6 Hektare, dan fase ketiga 101,5 Hektare.

Pemberian dalam perkara ini, diduga sebagai bagian dari komitmen “fee” fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar, melalui sejumlah dinas, yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT.

KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada April, Mei, dan Juni 2018.

Adapun keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga tempat pendidikan sehingga dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampat, hingga lahan makam.