KPK Dorong Pemilih Tolak Politik Uang

"Pilih pemimpin yang berintegritas dan jangan mau dibeli suaranya. Saya berharap kepada semua pemilih untuk mengingat bahwa 3 menit dalam TPS akan menentukan nasib pemerintahan selama 5 tahun," kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief yang dikonfirmasi.

Ia menuturkan, satu suara para pemilih akan sangat berpengaruh untuk menentukan nasib kota atau daerahnya selama lima tahun ke depan. Oleh karenanya masyarakat untuk memilih pemimpin yang menjunjung tinggi integritas dan tidak tersangkut hukum terutama korupsi. Ia juga mengatakan pada saat masa tenang yang sedang berlangsung saat ini dihimbau agar masyarakat tidak menerima apapun ‎dari pasangan calon ataupun tim suksesnya. Dia berharap agar masyarakat menggunakan hak suaranya dengan benar.

"Politik uang menunjukkan bahwa kebutuhan dana politik calon cukup besar. Situasi itu membuka kemungkinan terjadinya praktik-praktik korupsi setelah mereka terpilih dan menjabat dalam pemerintahan. Oleh karena itu, kami berharap masyarakat memilih berdasarkan rekam jejak, integritas, serta visi-misi yang dimiliki calon. Hal itu agar masyarakat daerah tak dirugikan di masa depan," paparnya.

Terpisah, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang juga mengingatkan para calon kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada tidak melakukan politik uang. Dan pada masa tenang 24 hingga 26 Juni sebaiknya dimanfaatkan untuk mengevaluasi janji-janji kampanye sambil menentukan pilihan yang tepat.

"Masa Tenang juga dimaksudkan agar para pemilih melihat kembali karakter dan integritas para calon secara detail cross check , recheck sejauh mana satu calon dibandingkan dengan yang lain, mana yang lebih berpotensi untuk membawa kesejahteraaan dan kegembiraan rakyat dalam bernegara," jelasnya.

Saut juga mengingatkan agar masyarakat tidak memilih pemimpin yang tidak memiliki karakter dan integritas. Selain itu dirinya juga meminta calon kepala daerah tidak hanya mengumbar janji-janji, namun harus direalisasikan. "Rakyat tidak akan gembira kalau (pemimpin) tidak adil, katakan mereka bakal lebih sejahtera. Bagaimana menggembirakan hati rakyat bukan dengan janji-janji pemberian," paparnya.

Keuangan Partai Harus Terbuka

Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan meminta agar partai politik terbuka soal transaksi keuangan. Termasuk pengeluaran dan sumber dana yang masuk ke partai. Dan pihaknya tidak pernah mempersoalkan sumber dana yang diterima oleh sebuah partai selama pengelolaan keuangannya terbuka dan mudah diakses masyarakat.

"Kuncinya transparan. Kami ingin pendanaan ini transfaran dan akuntabel. Kalau pengusaha menyumbang, boleh saja. Terbuka saja, bilang. Supaya orang bisa akses. Yang masalah itu kalau yang di belakang pintu," jelasnya.

Untuk mendukung transparansi keuangan sebuah partai, Pahala pun mengusulkan agar sebuah partai mendapat bantuan dana yang lebih dari pemerintah. Apalagi, Pahala mengatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan, biaya untuk mengikuti kontestasi politik sangat besar.

"Biaya besar ini bisa dihilangkan kalau partainya kuat dan punya sumber pendanaan resmi. Itu yang kita dorong, makanya kalau partai mau fundraising bagus. Tapi terbuka, supaya jangan dibebankan ke kandidat, kalau kandidat yang dibebankan susah," pungkasnya.