KPK Dorong Kementerian Evaluasi Nilai Kontrak Jasa Influencer | IVoox Indonesia

KPK Dorong Kementerian Evaluasi Nilai Kontrak Jasa Influencer

Gedung KPK. Pegawai KPK Dipecat karena Tindakan Asusila
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK Pecat pegawai yang terlibat kasus asusilaANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

IVOOX.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengevaluasi nilai kontrak pada pengadaan jasa influencer atau pemengaruh.

"KPK mendorong kepada instansi terkait untuk kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026), dikutip dari Antara.

Budi menyampaikan pernyataan tersebut usai Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan temuan lima paket pengadaan jasa influencer pada unit kerja Museum dan Cagar Budaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024. Unit kerja tersebut kemudian menjadi bagian Kemenbud.

Temuan ICW lainnya adalah tiga paket pengadaan di KKP selama 2025-2026.

Total nilai delapan paket pengadaan jasa tersebut mencapai Rp14,7 miliar.

Lebih lanjut, Budi mengatakan dua kementerian tersebut harus mengevaluasi pengadaan yang sudah berjalan dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan.

"Ini penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien, termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi atau jika ada modus maupun benturan kepentingan," katanya.

Sebelumnya, ICW pada 9 November 2026 mengungkapkan temuan lima paket pengadaan jasa influencer di Kemendikburistek pada 2024 serta tiga paket pengadaan jasa influencer di KKP selama 2025-2026.

Total nilai delapan paket pengadaan jasa tersebut sebesar Rp14,7 miliar, dengan mengontrak PT Rans Animasi Indonesia.

Bentuk pengadaan jasa tersebut berupa penayangan konten di akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment, hingga menghadirkan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad dalam sejumlah acara kementerian.

ICW kemudian menduga pengadaan jasa tersebut hanya mengarah pada satu penyedia jasa sehingga menutup ruang persaingan penyedia jasa lainnya.

Selain itu, ICW menduga terdapat konflik kepentingan dalam pengadaan jasa tersebut karena Raffi adalah pejabat publik.

Tanggapi Pernyataan Raffi Ahmad

KPK menanggapi pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad terkait pernah berkonsultasi pada 2024 soal pekerjaannya sebagai pekerja seni sekaligus pejabat publik.

"Kami perlu sampaikan bahwa KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi," kata Budi.

Selain itu, Budi mengatakan KPK selalu terbuka melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas ataupun upaya-upaya pencegahan korupsi.

"Kemudian KPK memberikan rekomendasi-rekomendasi supaya potensi terjadinya tindak pidana korupsi dengan berbagai modusnya ini bisa kita cegah dan mitigasi sejak awal karena itu memang ranah kewenangan dari pencegahan," katanya.

Sebelumnya, Raffi dalam video yang diunggah akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad yang berkolaborasi dengan akun @raffinagita1717 pada Senin, 16 November 2026, mengaku pada 2024 sempat berkonsultasi dengan KPK.

"Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya," kata Raffi, dikutip dari Antara.

Menurut Raffi, KPK pada saat itu menilai aktivitasnya sebagai pejabat publik yang tetap menerima kerja sama sebagai pekerja seni adalah hal yang tidak melanggar ketentuan.

"Dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Walaupun demikian, dia saat ini menyadari bahwa terdapat etika, kepatutan dan kepercayaan publik pada jabatan yang diembannya sehingga harus menjadi pertimbangan dalam mengambil setiap keputusan.

Adapun dia menyampaikan pernyataan tersebut setelah meminta maaf kepada publik terkait polemik pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama 2024-2026 dengan total nilai kerja sama mencapai Rp14,7 miliar.

0 comments

    Leave a Reply