KPK Berharap Koordinasi Aparat Penegak Hukum Kian Padu dalam Brantas Korupsi

IVOOX.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menekankan tiga hal terkait koordinasi antar-aparat penegak hukum (APH) dalam rangka pemberantasan korupsi.

"Harapan dari kegiatan ini adalah untuk memadukan APH dalam pemberantasan korupsi. Apa yang kami rasakan yang kemudian perlu dikoordinasi? Jadi, harapannya adalah koordinasi itu yang penting yang menurut kami ada tiga hal," kata Ghufron.

Pertama, kata dia, visinya harus sama dalam pemberantasan korupsi.

"Kita anak-anak terbaik Indonesia yang diamanahi untuk memberantas korupsi baik KPK baik Kepolisian baik Kejaksaan baik BPKP baik BPK baik PPATK bahkan kami sesungguhnya dalam kerangka mengembangkan jejaring informasi dan data kami sudah bekerja sama dengan BPN dengan Ditjen Pajak untuk mengumpulkan data tentang aset kekayaan," kata Ghufron.

Oleh karena itu, kata dia, jika semuanya mempunyai visi sama dalam memberantas korupsi maka antar-aparat penegak hukum tidak ada lagi tumpang tindih, saling rebutan ataupun saling melemahkan.

"Beda seragamnya, beda kantornya tetapi mimpinya harus sama. Kalau visinya satu, saya yakin apapun bisa kita lakukan tetapi kalau visinya tidak sama bukan hanya kemudian kita tidak saling tegur sapa bahkan sering sliding yang terjadi. Ini yang kami harapkan supaya rapat koordinasi ini harapannya minimal pertama menyatukan," ujar Ghufron.

Kedua, kata dia, memahami dan menyadari posisi serta tugas dan fungsi masing-masing.

"Jadi, laksana permainan sepakbola, kalau tahu bahwa kita satu tim, lawan dan golnya di depan maka kita harus kemudian menempatkan, memberikan posisi masing-masing. Ada yang striker, ada yang gelandang, ada yang bek, ada yang gawang maka tidak logis kalau kemudian penjaga gawang mau main sendiri. Tidak logis kalau kemudian striker mau main sendiri," katanya.

Terakhir, ia mengharapkan dari rakor yang diselenggarakan Senin ini maka antar-aparat penegak hukum bisa saling berbagi kelebihan dan menutupi kekurangan.

"Kalau sudah visinya satu maka saya yakin KPK kurang SDM minta ke Kepolisian, KPK kurang Jaksa Penuntut Umum minta ke Kejaksaan, KPK butuh penghitungan kerugian negara minta ke BPKP, KPK minta penelusuran transaksi keuangan minta ke PPATK. Itu saling berbagi karena sesungguhnya KPK ini bukan siapa-siapa, KPK adalah lembaga perkawinan dari bapak/ibu sekalian," kata Ghufron.

"Kami itu hadir tegak berdiri karena SDM-nya dari Polri, SDM-nya dari Kejaksaan, SDM-nya dari BPKP, dan banyak kementerian lain yang masuk di kami. Kami sesungguhnya adalah lembaga perkawinan dari bapak/ibu sekalian dalam memberantas korupsi," tambah dia.