Koordinator PPDB Jabar Angkat Bicara Peran Timsus soal Kecurangan Sistem Zonasi | IVoox Indonesia

July 27, 2025

Koordinator PPDB Jabar Angkat Bicara Peran Timsus soal Kecurangan Sistem Zonasi

WhatsApp Image 2023-07-21 at 21 05 30
Kepala Bidang Pendidikan Khusus sekaligus Koordinator PPDB Jawa Barat, Deden Syaiful menjelaskan terkait tugas dan fungsi Tim Khusus yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat guna melakukan evaluasi dalam pelaksanann PPDB 2023 pada Kamis (20/7/2023). IVOOX/Fahrurrazi Assyar

IVOOX.id – Pelaksanaa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menuai banyak masalah terutama dalam sistem zonasi, Gubernur Jawa Barat menyampaikan sebanyak 4.791 calon siswa ditolak dalam proses PPDB karena terbukti melakukan kecurangan salah satunya dengan memanipulasi data penduduk.

Menanggapi kasus tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Jabar membentuk Tim khusus guna menggali temuan-temuan di lapangan terkait kecurangan khusunya dalam sistem zonasi.

Kepala Bidang Pendidikan Khusus sekaligus Koordinator PPDB Jawa Barat, Deden Syaiful menjelaskan terkait peran tim khusus guna melakukan evaluasi terkait pelaksanaan PPDB.

Menurutnya, Dinas Pendidikan sudah melakukan proses sidak sebelum tim khusus tersebut dibentuk, sehingga hasilnya terdapat 4.791 peserta didik yang gagal memasuki sekolah yang mereka tuju karena terbukti melakukan kecurangan.

“Pak Gubernur sebetulnya sudah menyampaikan, bahwa kami di Provinsi sebetulnya sudah melakukan sidak dari awal maka statement pak gubernur ada 4.791 anak yang memang sudah dari awal terdeteksi menggunakan KK (Kartu Keluarga) palsu dan lain sebagainya,” ujarnya saat melakukan mediasi Bersama HMI MPO Bogor di depan Gedung Dinas Pendidikan Jawa Barat pada Kamis (20/7/2023).

Deden menyampaikan sebelum membentuk tim khusus untuk mengevaluasi pelaksanaan PPDB, pihaknya telah secara rutin melakukan evaluasi dalam pelaksanaan PPDB.

“Kita sebetulnya setiap seminggu dua kali selalu melakukan evaluasi, kita juga dipantau oleh Lembaga-lembaga ombudsman dan lain sebagainya, jadi masalah PPDB adalah masalah kita Bersama,” ujarnya.

Hasil evaluasi yang dilakukan Dinas Pendidikan menyebutkan, 4.791 peserta didik yang ditolak tersebut mayoritas berasal dari jenjang SD hingga SMP, pasalnya untuk jenjang SMA pihaknya telah melakukan verifikasi sejak fase pendaftaran.

“Kemudian ada kasus didiskualifikasi itu dari SMP dan SD, kalau yang SMA sebetulnya sudah kita pantau sejak melakukan pendaftaran maka dari itu, mari kita coba cari solusi-solusi agar masalah PPDB ini tidak setiap tahun terulang,” ucap Deden.

0 comments

    Leave a Reply