Kontras Soroti Netralitas dan Mobilisasi ASN Jelang Pilkada 2024

IVOOX.id - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyotori netralitas aparatur sipil negara (ASN) jelang penyelenggaraan Pilkada serentak yang dijadwalkan pada bulan November 2024 mendatang.

Kontras khawatir terkait potensi mobilisasi ASN oleh penjabat (pj) kepala daerah demi kepentingan politis tertentu, yang dapat memicu konflik pada tingkat daerah.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Dimas Bagus Arya, menyampaikan keprihatinannya terhadap fenomena mobilisasi ASN melalui penunjukkan pj kepala daerah oleh pemerintah pusat.

Sebelumnya, fenomena serupa telah menjadi sorotan selama sengketa hasil Pilpres 2024. Dimas menyatakan bahwa penunjukkan pj kepala daerah dapat memperkuat dugaan proses mobilisasi perangkat daerah yang tidak adil dan timpang selama Pilkada.

"Posisi pj semakin menambah adanya dugaan proses mobilisasi perangkat daerah dalam mendorong proses pilkada yang tidak adil dan timpang," ungkap Dimas dalam diskusi Antisipasi dan Mitigasi Potensi Konflik Sosial pada Pilkada Serentak 2024 yang diselenggarakan oleh Komnas HAM Senin (13/5/2024).

Menurut Dimas, praktik penunjukkan pj kepala daerah yang tidak transparan dapat melegitimasi proses mobilisasi perangkat daerah, yang berpotensi memicu konflik sosial selama kontestasi pemilihan.

Lalu ia mengingatkan bahwa hal tersebut dapat menciptakan ketegangan dan konflik di tengah masyarakat.

Dalam konteks ini, pelaksana harian Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Togap Simangunsong, mengakui bahwa netralitas ASN sangat rawan saat Pilkada.

Kemudian Dimas menyoroti bahwa kepala daerah yang mencalonkan diri kembali hanya perlu cuti, sehingga masih memiliki pengaruh yang signifikan selama proses Pilkada berlangsung.

"Tentu, netralitas ASN menjadi hal yang penting untuk ditegakkan agar tidak tersalahgunakan untuk pemenangan kelompok tertentu," tegas Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM, Anis Hidayah.

Anis menambahkan bahwa potensi konflik sosial pada Pilkada cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Pemilu, karena seringkali melibatkan kontestasi antar putra daerah, yang dapat memicu fanatisme politik yang berujung pada konflik sosial.

Oleh karena itu, menjaga netralitas ASN menjadi kunci penting dalam memastikan keberlangsungan Pilkada yang adil dan damai.