Kompolnas Sebut Irjen Eko Hadi Santoso Menyesal dan Minta Maaf Usai Dipecat Polri | IVoox Indonesia

Kompolnas Sebut Irjen Eko Hadi Santoso Menyesal dan Minta Maaf Usai Dipecat Polri

Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EHS)
Salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EHS) digiring oleh petugas menuju mobil rantis Korps Brimob Polri di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

IVOOX.id – Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam menyebut Irjen Pol. Eko Hadi Santoso menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terkait kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses data elektronik yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.

Anam mengatakan, Kompolnas turut memantau langsung jalannya persidangan untuk memastikan mekanisme pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan. Sidang etik terhadap Eko Hadi berlangsung di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026) selama pukul 09.00-18.00 WIB.

"Ya juga ada ucapan walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf," kata Choirul Anam dalam konferensi pers Selasa (17/11/2026).

Anam menjelaskan, sidang etik tersebut juga menghadirkan sejumlah saksi. Seluruh pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan, menjelaskan kepentingan, alur kewenangan, hingga menguraikan fakta terkait perkara tersebut.

Menurut dia, proses pemeriksaan berlangsung cukup mendalam dalam mengurai konstruksi peristiwa yang menjadi objek persidangan etik.

"Semua pihak dikasih kesempatan ya untuk menguraikan, menunjukkan kepentingannya, alur kewenangan, peristiwa, sampai fakta juga diurai sedemikian rupa sehingga menurut kami juga dalam konstruksi peristiwa itu cukup mendalam," ujarnya.

Selain pemeriksaan saksi, persidangan juga memberikan ruang bagi saksi yang meringankan serta pembelaan dari pihak terduga pelanggar. Anam menilai seluruh tahapan tersebut telah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Oleh karenanya kami melihat mekanisme yang terjadi tadi ya sudah berjalan sesuai dengan aturannya, dan kami kira Kompolnas menganggap peristiwa ini, mekanisme yang tadi diselenggarakan ya kredibilitasnya terjaga," tutur Anam.

Kompolnas menilai pelaksanaan sidang etik tersebut telah memberikan ruang yang cukup bagi seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan dan pembelaan dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran etik tersebut.

Diketahui Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso. Sanksi tersebut merupakan hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang memeriksa dugaan pelanggaran etik Eko dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Eko Hadi Santoso Berbaji Tahanan

Mengutip Antara, Irjen Eko Hadi Santoso tampak mengenakan baju berwarna biru bertuliskan tahanan usai menjalani sidang etik di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Selasa, 17 November 2026.

Kedua tangannya tampak terikat, sedangkan wajahnya tertutup masker hitam. Saat digiring petugas menuju mobil taktis (rantis) Brimob Polri, Eko berjalan cepat dengan kepala tertunduk tanpa memberikan keterangan.

Terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Eko kembali ditahan di Rumah Tahanan Markas Komando (Mako) Brimob, Depok, Jawa Barat, setelah menjalani sidang etik.

"Tadi dengan putusan, salah satunya adalah sanksi administratif yaitu PTDH, tadi langsung kembali ke Brimob untuk menjalani yang pidana oleh Bareskrim," kata Trunoyudo, dikutip dari Antara.

Dalam sidang KKEP, majelis menyatakan EHS terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

EHS dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Selain sanksi administratif berupa PTDH, majelis juga menjatuhkan sanksi etika dengan menyatakan perilaku EHS sebagai perbuatan tercela.

Atas putusan tersebut, EHS menyatakan mengajukan banding.

0 comments

    Leave a Reply