Komisi Yudisial Sesalkan Hakim Depok yang Diduga Menerima Suap Saat Negara Upayakan Peningkatan Kesejahteraan

IVOOX.id – Komisi Yudisial menyesalkan tindakan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta (EKA), dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan (BBG), pada saat negara berupaya meningkatkan kesejahteraan hakim.

"Tentu KY menyesalkan atas terjadinya peristiwa ini ketika sebagai benteng akhir dari sebuah peradilan, namun terduga terkait dengan persoalan judicial corruption. Kami juga sangat menyayangkan bahwa ini terjadi ketika negara sudah berupaya untuk memberikan kesejahteraan lebih terhadap peradilan, terhadap hakim, tetapi ternyata masih terjadi persoalan ini," ujar Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Abhan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/2/2026), dikutip dari Antara.

Oleh sebab itu, Abhan mengatakan KY memandang tindakan dua hakim tersebut sangat mencederai keluhuran martabat hakim.

Komisi Yudisial memastikan akan memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan kedua hakim tersebut.

"Terkait dengan porsi di KY adalah untuk penegakan kode etik," ujarnya.

Abhan menjelaskan penindakan tersebut sesuai dengan kewenangan Komisi Yudisial untuk mewujudkan peradilan yang bersih.

Oleh sebab itu, dia mengatakan Komisi Yudisial akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai aparat penegak hukum yang menindak Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan.

"Tentu kami akan selalu koordinasi dengan KPK, terutama dalam hal melakukan klarifikasi atau pemeriksaan terkait dengan dugaan pelanggaran etiknya," katanya.

Selain itu, dia mengatakan Komisi Yudisial akan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung mengenai sanksi yang akan diberikan kepada dua orang pimpinan PN Depok tersebut.

"Tentu nanti kami juga berkoordinasi dengan Mahkamah Agung terkait dengan sanksi yang harus dijatuhkan oleh Mahkamah Agung bersama KY," jelasnya.

Sebelumnya, pada 5 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap hakim di wilayah Kota Depok, Jawa Barat. KPK menjelaskan OTT tersebut terkait dugaan korupsi dalam pengurusan perkara sengketa lahan.

Pada 6 Februari 2026, KPK mengungkapkan menangkap tujuh orang dalam OTT tersebut yang terdiri atas Eka, Bambang, seorang dari PN Depok, kemudian seorang direktur dan tiga orang pegawai PT Karabha Digdaya yang merupakan anak usaha Kementerian Keuangan.

KPK kemudian menetapkan lima dari tujuh orang tersebut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penerimaan atau janji dalam pengurusan sengketa lahan di lingkungan PN Depok.

Mereka adalah Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta (EKA), Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan (BBG), Juru Sita PN Depok Yohansyah Maruanaya (YOH), Direktur Utama Karabha Digdaya Trisnadi Yulrisman (TRI), dan Head Corporate Legal Karabha Digdaya Berliana Tri Kusuma (BER).