Komisi V Minta Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi Siap Terima Peserta Didik di Tahun Ajaran 2026/2027

IVOOX.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda optimistis pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dapat diselesaikan sebelum dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027. Saat ini progres pembangunan sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 5,4 hektare tersebut telah mencapai sekitar 83 persen.

Pernyataan itu disampaikan Huda usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat pada Jumat (12/6/2026).

Menurutnya, meski proses pembangunan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, kualitas bangunan tetap harus menjadi prioritas utama. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat, termasuk kontraktor pelaksana dan pemerintah, terus melakukan pengawasan secara ketat hingga proyek selesai.

“Karena waktu pembangunan yang terbatas kami harapkan secara kualitas tidak ada penurunan dan harus dijaga kualitasnya. Kita ingin mitra yang terkait yaitu PT Brantas Abipraya dan Dirjen Prasarana Strategis terus melakukan pemantauan dan pengawasan,” ujar Huda dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Minggu (14/6/2026).

Selain kualitas bangunan, Huda juga menyoroti pentingnya penataan ruang yang terintegrasi. Hal tersebut dinilai penting mengingat Sekolah Rakyat akan menerapkan konsep boarding school atau sekolah berasrama bagi seluruh peserta didik.

Menurutnya, desain tata ruang harus mampu mendukung proses belajar mengajar sekaligus menciptakan lingkungan yang nyaman bagi siswa yang tinggal di asrama, termasuk siswa usia sekolah dasar.

“Konsepnya boarding school jadi butuh pengintegrasian yang cukup rapi, nanti ada anak SD yang umur tujuh tahun sudah berasrama di sini, ini perlu dipikirkan,” jelasnya.

Huda menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Penerima manfaat utama berasal dari kelompok masyarakat yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Melalui program tersebut, pemerintah menyediakan layanan pendidikan secara gratis mulai dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA).

Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI juga meninjau sejumlah fasilitas yang sedang dibangun, mulai dari ruang kelas, asrama putra dan putri, rumah susun guru, hingga fasilitas dapur yang akan mendukung kebutuhan siswa selama tinggal di lingkungan sekolah.

Berdasarkan hasil peninjauan, Huda menilai masih terdapat beberapa pekerjaan penyempurnaan yang perlu dilakukan sebelum proses serah terima bangunan.

“Setelah meninjau kami rasa masih butuh perbaikan sedikit, mungkin perbaikan minor dan kami minta agar diselesaikan sebelum serah terima. Hal lainnya tentu kami ingin pembangunan ini selesai tepat waktu terutama gedung sekolah, rusun guru dan asrama putra-putri,” ujarnya.