Komisi V DPR Dukung Potongan Aplikator Jadi 8 Persen Demi Kesejahteraan Ojol

IVOOX.id – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengatakan, rencana menurunkan potongan aplikator menjadi 8 persen dinilai akan memberikan ruang pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi yang selama ini menanggung beban potongan platform cukup tinggi. 

“Komisi V DPR RI mengapresiasi instruksi Presiden terkait rencana penurunan potongan aplikator. Kebijakan ini tentu akan sangat bermanfaat bagi driver ojol dan menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujar Ridwan dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Senin (4/5/2026).

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh perusahaan aplikator jika sudah ditetapkan secara resmi. “Kalau aturan ini sudah ditetapkan, maka harus dijalankan oleh aplikator. Pemerintah tentu sudah mempertimbangkan kepentingan semua pihak, baik aplikator maupun pengemudi, sehingga implementasinya harus berjalan adil dan konsisten,” ujarnya.

Ridwan menilai langkah pemerintah menata ulang skema potongan aplikator menunjukkan keberpihakan negara terhadap pekerja sektor informal digital yang selama ini menjadi tulang punggung layanan transportasi berbasis aplikasi. Namun, ia mengingatkan pentingnya pengawasan agar kebijakan tidak menimbulkan ketimpangan baru.

Selain itu, Komisi V DPR RI juga berencana memanggil pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, guna memastikan kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif di lapangan.

Lebih jauh, Ridwan mendorong pemerintah untuk memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja gig economy, termasuk pengemudi ojol. “Komisi V mendukung pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pekerja gig, termasuk akses asuransi dan jaminan kesehatan. Mereka adalah bagian penting dari ekosistem ekonomi digital yang juga harus mendapat perlindungan negara,” ujarnya.

Ia menambahkan, perhatian terhadap kesejahteraan pekerja tidak boleh terbatas pada sektor transportasi digital saja, melainkan juga perlu diperluas ke sektor lain seperti nelayan dan petani yang sama-sama membutuhkan dukungan negara.