Komisi IV DPR Minta Pemerintah Jamin Harga dan Serap Telur Peternak Lewat Program MBG

IVOOX.id – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Riyono meminta pemerintah segera memberikan kepastian harga serta jaminan pasar bagi peternak ayam petelur rakyat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan tersebut disampaikan menyusul turunnya harga telur di tingkat peternak yang dinilai semakin menekan keberlangsungan usaha peternakan rakyat.

Riyono menjelaskan, harga telur saat ini berada di kisaran Rp21.000 hingga Rp22.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan biaya produksi yang mencapai sekitar Rp23.000 per kilogram. Kondisi itu menyebabkan banyak peternak merugi dan berpotensi menghentikan usahanya apabila tidak ada intervensi dari pemerintah.

“Peternak ayam petelur harus mendapatkan kepastian harga dan jaminan penyerapan dari program pemerintah MBG melalui instruksi langsung dari BGN,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, dalam siaran pers, Selasa (2/6/2026).

Hal itu disampaikan Riyono, setelah peternak di Magetan membagikan telur kepada masyarakat sebagai bentuk protes atas kondisi pasar yang dinilai tidak berpihak kepada mereka. Ia mengapresiasi pembelian telur oleh pemerintah daerah dan ASN tapi langkah tersebut belum cukup untuk mendongkrak harga telur di tingkat peternak.

“Harga sudah tidak masuk akal, penyerapan melalui program MBG juga belum maksimal, tengkulak masih dapat mempermainkan harga, sementara harga pakan tetap tinggi,” kata Riyono.

Riyono menjelaskan bahwa secara nasional produksi telur sebenarnya masih berada dalam kondisi surplus. Pada akhir 2025, stok telur nasional tercatat mencapai 6,52 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional di luar program MBG sekitar 6,225 juta ton. Dengan demikian, terdapat kelebihan pasokan sekitar 295 ribu ton.

“Harga ideal di tingkat peternak berada pada kisaran Rp24.000 hingga Rp26.000 per kilogram agar peternak memiliki margin untuk melanjutkan produksi. Jika harga terus turun, produksi nasional berpotensi terganggu,” beber Riyono.

Karena itu, Riyono mendorong pemerintah segera mengambil langkah terkoordinasi yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Ia mengusulkan agar harga pembelian telur di tingkat peternak dijaga sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP), yakni Rp22.000-Rp25.000 per kilogram sehingga harga di tingkat konsumen tetap terkendali.

Selain itu, ia meminta Satgas Pangan menindak tegas pembeli skala besar yang membeli telur di bawah HAP. Riyono juga mengusulkan agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional diberi mandat untuk menyerap telur hasil produksi peternak lokal sebagai bagian dari pelaksanaan Program MBG.

“Pemerintah harus tegas dan jelas. Peternak rakyat membutuhkan jaminan harga yang adil dan kepastian pasar agar usaha mereka tetap berjalan serta mampu mendukung kedaulatan pangan nasional,” tegas Riyono.