Komisi III DPR Percepat Pembahasan RUU Penyadapan, Soroti Perlindungan Privasi Masyarakat

IVOOX.id – Komisi III DPR RI mendorong percepatan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi masyarakat dari praktik penyadapan ilegal. Regulasi tersebut dinilai semakin mendesak di tengah munculnya dugaan penyalahgunaan teknologi penyadapan yang berpotensi mengancam hak privasi warga negara.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pembahasan RUU Penyadapan sebenarnya telah menjadi perhatian komisinya sejak periode DPR sebelumnya. Bahkan, sejumlah kegiatan pendalaman telah dilakukan, termasuk studi perbandingan secara daring dengan negara lain untuk mempelajari mekanisme dan praktik pengaturan penyadapan.
“Sebetulnya di periode lalu, Komisi III, sudah melakukan beberapa kegiatan terkait RUU Penyadapan. Bahkan, kami sudah melakukan perbandingan secara daring dengan negara-negara lain,” ujar Habiburokhman dalam keyerangan resmi yang diterima Ivoox.id Selasa (17/11/2026).
Menurut Habiburokhman, kebutuhan terhadap regulasi tersebut semakin relevan setelah muncul persoalan dugaan penyadapan ilegal yang turut menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP). Ia menilai, perkembangan kasus tersebut membuat masyarakat semakin menyadari adanya ancaman terhadap privasi dan keamanan komunikasi apabila penyadapan dilakukan tanpa dasar hukum serta mekanisme pengawasan yang jelas.
“Sekarang makin relevan dengan kasus yang berkembang. Masyarakat semakin terbuka matanya bahwa mereka terancam dengan aktivitas penyadapan ilegal ini. Jadi, harus kita gas,” katanya.
Dalam perkembangan kasus yang menjadi sorotan itu, kepolisian juga telah menyelidiki dugaan tindak pidana makar yang dikaitkan dengan perkara penyadapan ilegal. Namun, Polri menyatakan dugaan tersebut masih memerlukan pendalaman dan pembuktian lebih lanjut.
Sebagai langkah awal untuk melanjutkan pembahasan regulasi, Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri pada Senin (16/11/2026). Pertemuan tersebut secara khusus membahas masukan terkait RUU Penyadapan, terutama dari perspektif kebutuhan penegakan hukum dan keamanan.
Habiburokhman menyebut pihaknya tidak hanya akan meminta pandangan dari Polri. Komisi III juga berencana mengundang Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) serta sejumlah pemangku kepentingan lain, termasuk kalangan akademisi, agar penyusunan regulasi memiliki landasan dan perspektif yang komprehensif.
“Kami juga akan panggil Pak Jamintel serta pihak-pihak terkait, termasuk para akademisi,” ujarnya.


0 comments