Komisi III DPR Nilai Evaluasi Kinerja Polri Harus Sentuh Kultur dan Perilaku Aparat

IVOOX.id – Komisi III DPR RI menegaskan bahwa evaluasi kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak dapat hanya bertumpu pada capaian penegakan hukum dan statistik keamanan. Pembenahan kultur organisasi serta perilaku aparat di lapangan dinilai menjadi faktor kunci yang menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dan para Kapolda se-Indonesia yang digelar di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Rikwanto menyebut, paparan Kapolri mengenai kinerja Polri sepanjang Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban institusional yang layak diapresiasi.

Meski demikian, ia menilai laporan kinerja tersebut perlu dibaca secara lebih komprehensif. Menurutnya, evaluasi tidak boleh berhenti pada keberhasilan program dan pencapaian angka, tetapi juga harus menilai sejauh mana dampak nyata dari kinerja Polri dirasakan langsung oleh masyarakat. “Evaluasi kinerja Polri tidak cukup hanya melihat angka dan capaian. Yang paling dirasakan masyarakat adalah bagaimana aparat bersikap dan berinteraksi di lapangan,” ujar Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut.

Rikwanto menyoroti bahwa persoalan kultur dan perilaku aparat masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius. Ia berpandangan, berbagai reformasi struktural dan pembaruan regulasi yang telah dilakukan selama ini belum sepenuhnya mampu menjawab harapan publik akan sosok Polri yang humanis, profesional, dan empatik.

Dalam konteks tersebut, ia menekankan bahwa budaya organisasi memiliki keterkaitan langsung dengan perilaku individu aparat. “Budaya organisasi itu ujungnya adalah perilaku. Dalam istilah sederhana, perilaku itu adalah adab. Adab inilah yang langsung dinilai masyarakat ketika berhadapan dengan aparat kepolisian,” katanya.

Menurut Rikwanto, persepsi publik terhadap Polri sering kali terbentuk dari pengalaman keseharian masyarakat, mulai dari interaksi dalam pelayanan lalu lintas hingga penanganan laporan di tingkat kepolisian paling depan. Oleh karena itu, ia mendorong agar evaluasi kinerja Polri juga difokuskan pada aspek pembinaan sikap, etika, serta empati anggota dalam menjalankan tugas.

Ia menambahkan, keberhasilan institusi kepolisian dalam membangun kepercayaan publik sangat ditentukan oleh konsistensi perilaku aparat di lapangan, bukan semata-mata oleh kebijakan di tingkat pusat. Dalam hal ini, Komisi III DPR RI berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan agar reformasi Polri benar-benar terimplementasi secara nyata.

“Kepercayaan publik tidak dibangun dari pidato atau laporan, tetapi dari tindakan nyata. Ini yang harus menjadi fokus bersama,” ujar Rikwanto.