Komisi III DPR Dorong Pembentukan Badan Pengelola dan Pengawas Aset dalam RUU Perampasan Aset | IVoox Indonesia

Komisi III DPR Dorong Pembentukan Badan Pengelola dan Pengawas Aset dalam RUU Perampasan Aset

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). IVOOX.ID/doc DPR RI

IVOOX.id – Komisi III DPR RI mendorong pembentukan dua badan khusus dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Kedua lembaga tersebut meliputi badan pengelola dan badan pengawas aset yang diharapkan dapat mencegah konflik kepentingan serta penyalahgunaan kewenangan dalam proses perampasan aset.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, badan pengelola aset perlu dibentuk sebagai lembaga tersendiri yang terpisah dari aparat penegak hukum. Menurutnya, pemisahan tersebut penting agar lembaga yang melakukan penindakan tidak sekaligus memiliki kewenangan mengelola aset hasil perampasan.

“Badan pengelola perampasan aset ini kita dorong menjadi sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak mungkin merampas aset, karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” ujar Habiburokhman keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Jumat (20/11/2026).

Ia menjelaskan, pemisahan fungsi tersebut menjadi salah satu aspek yang dipelajari Panitia Kerja (Panja) melalui perbandingan dengan penerapan kebijakan serupa di sejumlah negara, antara lain Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.

Dengan pembagian kewenangan yang jelas, fungsi penegakan hukum dan pengelolaan aset diharapkan tidak berada dalam satu lembaga sehingga potensi konflik kepentingan dapat diminimalkan.

Selain badan pengelola, Komisi III juga menilai perlu adanya badan pengawas yang berdiri secara independen. Lembaga ini diharapkan menjadi mekanisme kontrol untuk memastikan kewenangan perampasan aset tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Habiburokhman mengingatkan, aturan perampasan aset harus dirancang agar tidak menjadi instrumen penindasan terhadap pihak yang berada di luar kekuasaan ataupun sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.

“Jangan sampai undang-undang perampasan aset menjadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini menjadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” ujarnya.

Dalam konferensi pers tersebut, wartawan turut mempertanyakan independensi badan pengawas apabila proses pengangkatannya melibatkan Presiden dan DPR. Mekanisme itu dinilai berpotensi memunculkan kompromi politik yang dapat memengaruhi independensi lembaga.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Habiburokhman menyebut pelibatan unsur eksekutif dan legislatif dalam mekanisme kelembagaan bukan hal baru. Ia mencontohkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY) yang juga memiliki mekanisme pelibatan kedua institusi tersebut.

“Kayak KPK, kayak KY, itu kan semua begitu (ada mekanisme pelibatan) antara eksekutif dan legislatif, itu kita saling mengontrol,” ujarnya.

Menurut Habiburokhman, keterlibatan kedua lembaga negara tersebut merupakan bagian dari mekanisme saling mengawasi dan mengontrol dalam pembentukan kelembagaan.

0 comments

    Leave a Reply