Anggota DPR Kritik Ketergantungan Impor Garam Australia, Soroti Lemahnya Keberpihakan Negara

IVOOX.id – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengecam ketergantungan Indonesia terhadap impor garam dari Australia. Ia menilai kondisi tersebut menjadi bukti lemahnya keberpihakan negara terhadap petani garam lokal yang hingga kini masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Firman menegaskan, harga garam Australia yang lebih murah bukan disebabkan rendahnya kualitas petani Indonesia. Menurutnya, persoalan utama terletak pada kegagalan negara menghadirkan sistem produksi yang modern, efisien, dan berkeadilan.

“Australia bisa menjual garam lebih murah karena teknologi mereka jauh lebih maju, skala produksinya besar, dan infrastrukturnya kuat. Di Indonesia, petani dibiarkan berjuang sendiri dengan alat tradisional dan ketergantungan pada cuaca,” kata Firman dalam keterangan tertulis yang diterima Ivoox.id Selasa (17/2/2026).

Ia menjelaskan, di Australia produksi garam dilakukan secara industri melalui sistem penguapan air laut dalam kolam-kolam besar dengan dukungan manajemen modern dan infrastruktur negara. Air laut dipompa ke tambak raksasa, diuapkan oleh sinar matahari, kemudian dikristalkan dan dipanen dengan efisiensi tinggi.

Sebaliknya, mayoritas petani garam di Indonesia masih mengandalkan metode konvensional yang sangat bergantung pada kondisi cuaca. Selain itu, mereka juga menghadapi keterbatasan teknologi pemurnian, minimnya gudang penyimpanan, serta tidak adanya jaminan harga yang stabil.

Firman menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang membuat petani lokal sulit bersaing dengan produk impor. “Petani kita disuruh bersaing dengan produk industri asing, tapi negara tidak pernah memberikan senjata yang setara. Ini bukan soal kemampuan petani, ini soal keberpihakan negara,” ujarnya.

Ia juga menyoroti alasan kualitas garam lokal yang kerap dijadikan dasar pembukaan keran impor. Menurutnya, rendahnya kualitas bukan kesalahan petani, melainkan akibat kurangnya investasi negara pada teknologi pascapanen dan standardisasi industri.

“Kalau pemerintah serius, kualitas bisa ditingkatkan. Yang tidak serius itu kebijakan. Lebih mudah impor daripada membangun industri garam nasional,” katanya.

Firman mengingatkan, ketergantungan terhadap garam impor bukan hanya berdampak pada ekonomi petani, tetapi juga berpotensi mengancam kedaulatan pangan nasional. “Kalau garam saja kita tergantung pada negara lain, ini bahaya. Garam itu kebutuhan strategis. Negara tidak boleh menyerah pada pasar dan membiarkan petani dikorbankan,” kata Anggota Baleg DPR RI itu.