Komisi I DPR Sebut Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB Momentum Tegaskan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

IVOOX.id – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menanggapi positif terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2026. Menurutnya, posisi strategis tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih aktif dan bermakna dalam memperjuangkan nilai-nilai HAM di tingkat global.

“Komisi I DPR RI memandang bahwa kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tahun 2026 merupakan momentum strategis untuk menegaskan kembali politik luar negeri kita yang bebas aktif,” kata Dave dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Senin (10/1/2026).

Dave menilai, di tengah meningkatnya konflik geopolitik global, Indonesia memiliki tantangan sekaligus peluang untuk tampil sebagai penyeimbang yang kredibel. Ia menegaskan bahwa prinsip politik luar negeri bebas aktif harus diwujudkan secara nyata, bukan sekadar slogan dalam diplomasi internasional.

“Melainkan prinsip yang menuntun diplomasi kita agar tidak terjebak dalam blok kepentingan tertentu, melainkan tetap konsisten memperjuangkan nilai universal, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ujarnya.

Dengan menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia dinilai memiliki ruang yang lebih luas untuk memperkuat arah kebijakan luar negeri yang berimbang. Selain itu, posisi ini juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas jejaring diplomasi dan meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam percaturan global. “Dengan posisi tersebut, Indonesia memiliki ruang untuk memperkuat arah kebijakan luar negeri yang berimbang, memperluas jejaring diplomasi, serta meningkatkan posisi tawar dalam percaturan global,” kata Dave.

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa Komisi I DPR RI akan memastikan setiap langkah diplomasi yang diambil pemerintah tetap berpijak pada kepentingan nasional. Pada saat yang sama, diplomasi Indonesia juga harus mencerminkan komitmen terhadap perdamaian, keadilan, dan penghormatan HAM di tingkat internasional.

Dave juga menyoroti pentingnya fungsi pengawasan DPR dalam mengawal kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB. Menurutnya, Indonesia harus mampu menjaga independensi sikap diplomasi agar tidak dimanfaatkan oleh kepentingan geopolitik negara-negara besar. “Komisi I DPR RI juga menekankan pentingnya pengawasan agar kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tidak dimanfaatkan oleh kepentingan geopolitik negara-negara besar. Indonesia harus menjaga independensi sikap diplomasi, sehingga tetap dipercaya sebagai mediator dan penyeimbang di forum HAM global,” ujarnya.

Lebih lanjut, Komisi I DPR RI akan memastikan pemerintah menjalankan mandat tersebut secara transparan dan konsisten. Dave menyebut pihaknya akan melakukan dialog, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan agar kepemimpinan Indonesia mampu memperkuat reputasi bangsa di mata dunia.

“Dengan demikian, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB bukan hanya dimaknai sebagai kesempatan untuk mengartikulasikan kepentingan nasional, tetapi juga sebagai kontribusi nyata bagi komunitas internasional dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal,” katanya.

Indonesia secara resmi mulai menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026. Jabatan tersebut diemban oleh Wakil Tetap RI di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro.

Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa Sidharto R. Suryodipuro menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalankan mandat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2026 dengan menjunjung tinggi prinsip, integritas, dan kredibilitas Dewan.

“Kami percaya dan sepenuhnya berkomitmen, seperti seluruh anggota Dewan HAM, pada prinsip-prinsip universalitas, objektivitas, dan non-selektivitas dalam menangani isu hak asasi manusia, serta memperlakukan semua HAM—termasuk hak atas pembangunan—secara adil dan setara,” ujar Sidharto dalam rapat organisasi Dewan HAM PBB, Kamis (8/1/2026), dikutip dari Antara.

Pernyataan tersebut disampaikan Sidharto dalam pertemuan organisasi Dewan HAM PBB yang diikuti secara daring dari Jakarta, menyusul penetapan resmi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk periode 2026.

Sebagai Presiden Dewan HAM, Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama secara erat dengan seluruh negara anggota, negara pengamat, negara non-anggota, badan-badan khusus PBB, lembaga HAM nasional, organisasi masyarakat sipil, serta organisasi regional, dengan mengakui peran vital mereka dalam arsitektur HAM global.

Sidharto juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Dewan HAM sebelumnya, Duta Besar Jorg Loeber, atas kepemimpinannya, serta menyatakan tekad Indonesia untuk melanjutkan berbagai inisiatif yang telah dirintis, termasuk upaya rasionalisasi dan peningkatan efisiensi kerja Dewan.

“Saya akan berupaya menciptakan ruang yang saling menghormati dan inklusif bagi seluruh pemangku kepentingan, memastikan aksesibilitas, pencegahan diskriminasi, promosi kesetaraan gender, serta partisipasi negara-negara kurang berkembang dan negara-negara kepulauan Pasifik,” kata Sidharto.