Komdigi: Konten Pornografi dan Judi Online di Ruang Digital Bisa Ditindak Langsung

IVOOX.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa mekanisme penindakan terhadap konten berbahaya di ruang digital kini berjalan lebih cepat dan terstruktur. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sambar, mengatakan pihaknya memiliki kewenangan untuk memverifikasi langsung dua kategori konten prioritas, yakni pornografi dan judi online. Proses verifikasi dilakukan internal tanpa menunggu aparat penegak hukum.

“Mekanismenya sudah ada. Nah, untuk konten-konten yang mengandung pornografi, judi online, itu bisa kami lakukan verifikasi sendiri,” ujar Alexander saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2025).

Menurut Alexander, konten yang terbukti mengandung pelanggaran dapat langsung diproses. Jika ditemukan di media sosial, Komdigi akan meminta platform untuk menghapusnya. Sementara untuk konten berbasis situs web, langkah pemblokiran diambil melalui sistem internal Komdigi yang terhubung ke para penyedia layanan internet. Ia menjelaskan bahwa proses tersebut berjalan otomatis setelah sinkronisasi dilakukan.

“Setelah menemukan lalu verifikasi dan ini benar ada pelanggaran terkait dengan pornografi atau judi online. Kalau itu media sosial, kita akan minta ke platform untuk di-takedown. Kalau dia adalah website, itu akan masuk ke sistem pemblokiran kita,” katanya. Ia menambahkan, “Dan itu akan disinkronisasi oleh internet service provider. Jadi kan dia berbasiskan domain name atau IP address sehingga masuk ke sistem kita, pihak ISP kemudian melakukan sinkronisasi dan dilakukan pemblokiran.” ujarnya

Namun, Alexander menegaskan bahwa tidak semua konten bisa diproses dengan mekanisme yang sama. Untuk kategori selain pornografi dan judi online, Komdigi wajib berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan kementerian teknis terkait. Setiap permintaan penurunan konten di media sosial juga harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari pihak keamanan.

“Kalau konten yang lain, itu harus melalui verifikasi kepada kementerian terkait, utamanya para penegak hukum. Jadi, di luar judi online, di luar pornografi, itu kami harus meminta rekomendasi dari aparat penegak hukum khususnya,” ujar Alexander. Ia menambahkan, “Sehingga apa yang kita minta ke platform, kalau itu adalah user-generated content atau media sosial, itu pasti sudah melalui verifikasi oleh aparat penegak hukum, bersama-sama dengan aparat penegak hukum,” katanya.

Ia memastikan koordinasi dilakukan intens setiap hari antara Komdigi dan berbagai institusi negara. “Kita mempercepat mekanismenya, ini setiap hari kita ketemu secara online, walaupun pertemuannya secara online dengan seluruh aparat penegak hukumnya ada,” kata Alexander. Ia menyebut rapat rutin itu melibatkan Bareskrim, Baintelkam Polri, BSSN, hingga Kemenko Polhukam. “Setiap pagi kita ada rapat, menerima laporan dari mereka, kita verifikasi bersama-sama, dan ditetapkan, ya, ini melanggar ketentuan, ini kita majukan,” ujarnya.