Komdigi Bantu Sinkronisasi Data Bansos untuk Cegah Salah Sasaran

IVOOX.id – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membantu perbaikan penyaluran bantuan sosial melalui sinkronisasi Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dipadankan dengan data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) untuk mencegah salah sasaran.

"Kami sudah mulai melakukan sinkronisasi data, dimulai dari Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang kemudian di-match-kan dengan data Dukcapil. Sehingga nanti kita bisa tahu, orang ini betul eligible atau tidak, betul bisa terima bansos atau tidak," ujar Dirjen Teknologi Pemerintah Digital (TPD) Komdigi Mira Tayyiba dalam Forum Smart City Nasional 2025 di Yogyakarta, Rabu (27/8/2025), dikutip dari Antara.

Ia menyebut langkah itu ditempuh setelah hasil evaluasi dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada 2024 menunjukkan 45 persen Program Keluarga Harapan (PKH) salah sasaran dengan nilai setara Rp 14 triliun.

Kondisi tersebut terjadi akibat data antar-instansi yang tidak sinkron.

Untuk itu, kata dia, penerapan digitalisasi program bantuan sosial diperlukan agar distribusi lebih transparan.

Digitalisasi, kata Mira, juga memungkinkan masyarakat mengusulkan diri sebagai penerima bantuan, meski status kelayakannya masih harus diverifikasi melalui sistem terpadu.

"Masyarakat bisa mengusulkan dirinya mendapatkan bansos, tetapi kemudian kita cek," ujar dia.

Dia menjelaskan pemerintah akan memulai penerapan digitalisasi program bantuan sosial perdana pada September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur yang ditetapkan sebagai wilayah uji coba.

Evaluasi hasil pelaksanaan di daerah tersebut akan menjadi dasar penerapan secara nasional.

Dia mengatakan langkah tersebut tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar program prioritas pemerintah, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem tepat sasaran.

Selain itu, Presiden juga menekankan penyederhanaan regulasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Mira menyebut indeks transformasi digital nasional saat ini mendekati angka 50.

Menurut dia, adopsi digital di sektor pemerintah relatif tidak tertinggal dibandingkan dengan masyarakat maupun infrastruktur, meski distribusi belum merata dan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

"Kalau kita lihat, agregatnya masih hampir menuju 50. Aspek pemerintah itu mendekati masyarakat dan infrastruktur. Artinya, pemerintah sudah cukup aware untuk mengadopsi digital. Tetapi distribusinya memang masih berfokus di Pulau Jawa," ucapnya.

Untuk mempercepat pemerataan, Komdigi sedang menyiapkan program Klinik Pemerintah Digital sebagai ruang pendampingan, konsultasi, dan berbagi inovasi antardaerah.

"Itu tempat kita berbagi informasi, berbagi pengalaman. Kalau ada yang baik di tempat lain supaya cepat ditularkan," demikian Mira.