“Saya besok (Minggu, 12/11/2023) bersama bapak Presiden akan ke KTT darurat OKI, jelas itu ya, saya abis ini akan ada pertemuan menteri-menteri perdagangan, saya juga akan dampingi bapak Presiden bertemu Joe Biden nanti besok berangkat,” ujarnya, Kamis (9/11/2023).

Dalam pernyataannya, Zulhas menekankan bahwa pelanggaran berat terhadap kemanusiaan terjadi di Palestina, dan Indonesia, sesuai dengan Undang-undang, mengutuk keras tindakan tersebut.

Ia juga mempertanyakan posisi Barat yang sering mengacu pada prinsip HAM dan kemanusiaan, terutama dalam konteks perbandingan dengan konflik Ukraina-Rusia. Dia menyoroti perbedaan perlakuan dan perhatian terhadap kasus tersebut, dengan ratusan anak-anak Palestina tewas dalam sebulan, sementara perhatian Barat terlihat lebih minim.

“Kita juga mempertanyakan barat tuh di mana, yang selalu ngomong ham, ngomong kemanusiaan, saudara bandingkan Ukraina itu ributnya barat seperti apa dengan Rusia, itu 2 tahun 3000 anak-anak mati, ini satu bulan 4000 anak-anak mati ko diam seribu bahasa.” Ucap Zulkifli.

Mendag Zulhas juga menyatakan bahwa Indonesia, berdasarkan undang-undangnya, memandang kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa dan memegang prinsip kemanusiaan serta keadilan.

Dukungan Indonesia terhadap Palestina disampaikan dengan tegas, dan Zulhas menyebutkan bahwa Presiden akan memimpin langsung pertemuan KTT Darurat OKI di Riyadh, Arab Saudi.

“Jadi kita Indonesia jelas undang-undang kita kemerdekaan hak segala bangsa dan pri kemanusiaan, pri keadialan, kita mengutuk itu, dan besok Presiden akan memimpin langsung ke KTT Drurat OKI di ryadh (Arab Saudi),” ucap Zulkifli.

Ketika ditanya mengenai dukungan terhadap boikot produk Israel, Menteri Hasan menyatakan bahwa keputusan tersebut terserah masyarakat. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa hal yang lebih penting adalah membantu atau tidak membantu dalam konteks kemanusiaan.

“Itu terserah masyarakat, tapi masalahnya membantu atau tidak? silahkan saja,” ungkap Zulhas.

Organisasi Kerja Sama Islam atau disingkat OKI adalah sebuah organisasi antarpemerintah dengan 57 negara anggota yang memiliki seorang perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa. OKI didirikan di Rabat, Maroko pada 25 September 1969 dalam Pertemuan Pertama para Pemimpin Dunia Islam yang diselenggarakan sebagai reaksi terhadap terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh Israel.

OKI mengubah namanya dari sebelumnya Organisasi Konferensi Islam pada 28 Juni 2011 pada saat pertemuan 38 dewan Menteri Luar Negeri di Astana, Kazakhstan.

Klaim BPJS Ketenagakerjaan Capai Rp1,97 Triliun

Budiyanto

Related Articles

0 comments

Leave a Reply