KKP Sosialisasikan Sistem Pembayaran Berbasis Kinerja untuk Sektor Kelautan

IVOOX.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana menggelar sosialisasi mengenai sistem pembayaran berbasis kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025. Aturan ini mengatur mekanisme pembayaran yang berorientasi pada hasil kerja di sektor kelautan, khususnya bagi pemerintah daerah di wilayah pesisir.  

Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Muhammad Yusuf, mengungkapkan bahwa sosialisasi ini kemungkinan besar akan dilakukan secara daring agar bisa menjangkau lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk para pemilik tambak tradisional. 

"Kami akan segera melakukan sosialisasi kepada teman-teman miladera yang aktif mengelola tambak. Ada banyak cara untuk membuat tambak lebih berkelanjutan," kata Yusuf dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/2/2025). 

Menurutnya, tambak tradisional memiliki keterbatasan karena tanahnya dapat mengalami kejenuhan setelah digunakan dalam jangka waktu tertentu, sehingga menjadi kurang produktif. Oleh karena itu, KKP mendorong penerapan sistem tambak modern, seperti yang telah diterapkan di Kebumen. 

"Sistem modern ini menggunakan teknologi untuk mengontrol air limbah dan menyesuaikan dengan kondisi musim, sehingga lebih efektif dalam mencegah penyakit. Jika tambak tradisional bergantung langsung pada tanah, penyakit lebih sulit dikendalikan. Dengan sistem modern, semuanya bisa lebih terkelola," katanya. 

Sebagai contoh, Yusuf menyebut bahwa wilayah dengan karakteristik tanah berpasir seperti Kebumen dapat sukses mengembangkan tambak menggunakan teknologi modern. Bahkan di beberapa negara, padang pasir pun bisa dimanfaatkan untuk budidaya tambak dengan metode yang tepat. 

"Jika kita terus bertahan dengan metode lama, luas tambak akan semakin menyusut dan lahan menjadi rusak. Dengan penerapan sistem modern, budidaya dapat terus berlanjut tanpa merusak lingkungan," ujarnya.