KKP Minta Tambahan Anggaran Tahun 2025 untuk Program Ekonomi Biru

IVOOX.id – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengusulkan tambahan anggaran 2025 sebesar Rp 6,14 triliun yang akan digunakan untuk implementasi program Ekonomi Biru.

Hal itu disampaikan Trenggono dalam paparan program ketahanan pangan yang diusung kementeriannya di tahun 2025, dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Dia mengatakan, KKP mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 6,22 triliun di tahun 2025. Rinciannya Belanja Operasional sebesar Rp 2,91 triliun (47%) yang terdiri atas Belanja Operasional Pegawai sebesar Rp 1,92 triliun dan Belanja Operasional Perkantoran Rp 991,54 miliar. Sementara Belanja Non Operasional dialolasikan sebesar Rp3,31 triliun (53%).

Namun untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan Trenggono mengusulkan tambahan anggaran utamanya akan dialokasikan untuk program ekonomi biru.

“Termasuk bantuan kepada masyarakat stakeholder perikanan, ketahanan pangan nasional, penyediaan pangan bergizi dan bermutu bagi masyarakat, penguatan pengawasan dan pencegahan IUU Fishing, serta pembangunan Kampung Nelayan/Budidaya Modern untuk peningkatan produktivitas masyarakat, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan serta penciptaaan lapangan pekerjaan,” kata Trenggono dikutip dari kanal YouTube DPR RI Rabu (4/9/2024).

Selain itu menurut Trenggono penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2025 yang diarahkan untuk mendukung Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN) Pangan Akuatik, khususnya memperkuat Swasembada Pangan melalui Peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan dan garam, pengelolaan kawasan konservasi dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah dan pemasar hasil perikanan.

“Usulan alokasi anggaran DAK Fisik Bidang KP/Pangan Akuatik Tahun 2025 mengacu pada usulan daerah yang disampaikan melalui Aplikasi Krisna BAPPENAS adalah sebesar Rp 1,3 Trilun, terdiri atas Usulan Provinsi sebesar Rp 785 miliar dan Kabupaten/Kota sebesar Rp 524,9 miliar,” katanya.