Kiai Miftahul Akhyar Terpilih Sebagai Rais Am PBNU 2026-2031

IVOOX.id – Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menetapkan Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2026-2031 melalui musyawarah mufakat.

Anggota AHWA mengambil keputusan tersebut setelah melakukan musyawarah tertutup di Ndalem Kasepuhan K.H. Wahab Chasbullah, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Minggu, 30 Agustus 2026, malam.

"Setelah melakukan musyawarah tertutup anggota Ahlul Halli wal Aqdi secara mufakat memutuskan bahwa nama Kiai Haji Miftahul Akhyar dipilih menjadi Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2026-2031," kata perwakilan dari Kiai yang tergabung di AHWA, K.H. Anwar Iskandar di Jombang, dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan musyawarah AHWA tersebut diikuti sembilan anggota dan dipimpin oleh Kiai Miftahul Akhyar yang merupakan Rais Am PBNU periode sebelumnya.

Menurut dia, mekanisme musyawarah mufakat dipilih sesuai dengan prinsip dalam ajaran Islam serta nilai permusyawaratan dan perwakilan yang terkandung dalam Pancasila.

Musyawarah AHWA berlangsung secara tertutup mulai pukul 21.00 hingga 22.00 WIB. Hasil musyawarah kemudian dituangkan dalam berita acara dan disampaikan dalam rangkaian Muktamar ke-35 NU.

Para kiai yang tergabung dalam AHWA antara lain K.H. Nurul Huda Djazuli, Tengku K.H, Nuruzzahri Yahya, K.H. Baharuddin HS, K.H. Miftahul Akhyar, K.H. Afifudin Muhajir, K.H. Anwar Iskandar, K.H. Anwar Manshur, K.H. Abun Bunyamin, K.H. Said Aqil Siradj.

Kiai Anwar mengatakan keputusan tersebut sekaligus menjadi amanah bagi Rais Am terpilih untuk merangkul seluruh potensi yang ada di lingkungan NU.

"Pesan daripada Ahlul Halli Wal Aqdi kepada Rais Am terpilih untuk mengajak potensi-potensi yang ada di dalam Nahdlatul Ulama dalam bentuk apa pun untuk ke depan bersama-sama merawat dan mengurus Nahdlatul Ulama," ujarnya.

Ia menegaskan seluruh pihak yang sebelumnya terlibat dalam dinamika organisasi tetap perlu diajak bersama-sama untuk membangun NU ke depan.

"Sehingga apa pun latar belakang sebelumnya dalam dinamika organisasi ini nanti semuanya akan kita ajak," katanya.

Penetapan Miftahul Akhyar sebagai Rais Am PBNU masa khidmat 2026-2031 selanjutnya menjadi bagian dari keputusan Muktamar ke-35 NU yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.

Sementara itu, proses pemilihan nama untuk calon Ketua Umum PBNU masih berlangsung. Sesuai yang disepakati, calon Ketua Umum PBNU disetorkan oleh PC, PW, PCINU dan akan dibahas AHWA. Calon juga harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Rais Aam terpilih.

Sekretaris Jenderal Pengurus PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa keputusan yang dihasilkan dalam Muktamar Ke-35 NU bersifat mengikat dan dapat diubah melalui persetujuan peserta muktamar.

"Itu tergantung, tergantung nanti tergantung muktamirin. Kita tunggu saja," kata Gus Ipul di sela pelaksanaan Muktamar Ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Minggu (30/8/2026), dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan posisi muktamar sebagai forum tertinggi dalam organisasi NU memungkinkan forum tersebut mengambil keputusan, termasuk mengubah keputusan yang sebelumnya telah ditetapkan.

"Muktamar posisinya lebih tinggi jadi bisa mengambil keputusan apa pun," ujarnya.

Ketika ditanya apakah keputusan dalam muktamar dapat diubah, Gus Ipul menegaskan hal tersebut memungkinkan sepanjang mendapat persetujuan peserta muktamar.

"Bisa diubah. Belum tahu saya kalau mengubahnya, semua tergantung muktamar. Keputusan-keputusan di sini adalah keputusan yang mengikat," katanya.

Menurut dia, perubahan terhadap keputusan muktamar nantinya tetap harus melalui mekanisme forum dan persetujuan peserta yang memiliki kewenangan dalam Muktamar.

Gus Ipul juga menyebut suasana di sekitar arena muktamar saat ini telah berlangsung mereda dan kondusif. Para pihak juga sedang bermusyawarah untuk mencari penyelesaian terbaik atas dinamika yang terjadi.

"Dan sekarang suasananya sudah reda, sedang musyawarah mencari jalan yang terbaik. Itulah NU," ujarnya.

Ia mengatakan panitia pada prinsipnya bertugas memfasilitasi pelaksanaan Muktamar agar seluruh rangkaian pembahasan materi dapat berjalan dengan lancar.

"Panitia kita hanya memfasilitasi bagaimana semua lancar untuk pembahasan materinya di dalam," kata Gus Ipul.

Sebelumnya sempat terjadi ketegangan di luar area yang menjadi lokasi sidang Muktamar Ke-35 NU. Massa simpatisan salah satu calon merasa tidak puas dengan mekanisme saat sidang berlangsung, sehingga terjadi ketegangan. Setelah beberapa saat, akhirnya ketegangan mencair dan massa membubarkan diri.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Muchamad Nabil Haroen mengimbau seluruh pihak yang terlibat dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) untuk menahan diri dan menghormati mekanisme persidangan menyusul dinamika yang terjadi di sekitar arena sidang pleno.

"Pagar Nusa hadir di arena Muktamar semata-mata untuk menjalankan khidmah menjaga keamanan, ketertiban, dan maruah Muktamar Nahdlatul Ulama. Kami tidak berada pada kepentingan kandidat atau kelompok mana pun," kata Nabil, dikutip dari Antara.

Ia mengatakan perbedaan pandangan dan pilihan merupakan bagian dari dinamika organisasi sehingga tidak seharusnya berkembang menjadi tindakan yang mengganggu jalannya Muktamar NU.

Nabil juga mengatakan pengerahan personel Pagar Nusa dilakukan untuk membantu panitia memastikan sidang berlangsung aman dan tertib serta mencegah terjadinya gesekan yang lebih luas. Pagar Nusa, kata dia, akan tetap menjalankan tugas pengamanan hingga Muktamar selesai dengan berpegang pada posisi khidmah dan tidak berpihak kepada kandidat tertentu.

Politikus perempuan Yenny Wahid menilai demonstrasi yang disertai kemarahan hingga perusakan fasilitas bukan merupakan kultur Nahdlatul Ulama (NU) yang mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan.

"Sebetulnya demonstrasi, lalu kemudian chaos, marah-marah itu bukan kulturnya NU. Kultur NU itu musyawarah. Semua hal, semua perbedaan seyogianya dimusyawarahkan," kata Yenny di Jombang, Jawa Timur, Sabtu (29/8/2026), dikutip dari Antara.

Pernyataan tersebut disampaikan Yenny menanggapi dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan Muktamar ke-35 NU, termasuk aksi demonstrasi dan ketegangan yang muncul setelah adanya keputusan dalam forum muktamar.

Menurut dia, pihak yang kecewa terhadap keputusan muktamar seharusnya menerima hasil yang telah menjadi kesepakatan para muktamirin dan tidak melampiaskan kekecewaan dengan tindakan anarkis.

"Kalau ada yang kecewa dengan hasil keputusan bukan kemudian dengan cara ngamuk-ngamuk, merusak fasilitas, merusak AC dan lain sebagainya. Itu bukan caranya NU," ujar putri dari Presiden ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tersebut.

Yenny juga menilai keputusan mengenai masa idah politik perlu diterima karena telah menjadi kesepakatan dalam muktamar.

Menurut dia, kebijakan tersebut penting untuk menjaga jarak antara NU dan partai politik.

Ia mengatakan jarak tersebut diperlukan agar NU tidak mudah dimasuki kepentingan politik praktis dan tetap berada pada posisi yang netral terhadap seluruh partai politik.

"NU tetap netral, NU berada di atas semua partai politik, NU itu politiknya kebangsaan," kata Yenny.

Ia menegaskan politik kebangsaan NU semestinya diarahkan untuk mengurus persoalan rakyat dan bangsa, termasuk menjaga persatuan dan kesatuan serta mendorong kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Terkait terbentuknya AHWA (Ahlul Halli wal Aqdi), Yenny berharap para kiai yang terpilih dapat mengambil keputusan terbaik dalam menentukan Rais Aam maupun kandidat Ketua Umum PBNU periode mendatang.

"Semua alim, semuanya fakih. Kita tentu menaruh harapan besar bahwa beliau-beliau itu kemudian bisa mengambil keputusan yang paling pas dalam memilih Rais Aam maupun memilih kandidat ketua umum ke depannya nanti," katanya.

Yenny juga berharap para muktamirin dan seluruh pihak yang terlibat dalam muktamar dapat menerima serta menghormati keputusan yang dihasilkan para ulama demi keberlangsungan NU dalam menghadapi berbagai tantangan pada abad kedua organisasi tersebut.