Ketua Umum PPP Beberkan Enam Poin Penting Soal Pencalonan Jokowi

IVOOX.id, Jakarta - Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan enam ketua umum partai politik pengusung Jokowi bertarung di Pilpres 2019 mendatang, ternyata menyepakati enam poin penting. Hal itu dibeberkan oleh Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, M. Romahurmuziy.
Romy, sapaan akrabnya mengatakan, dalam pertemuan itu beragam topik pembahasan yang didiskusikan. Mulai soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pengurus parpol menjadi anggota DPD, kondisi nasional mutakhir di bidang ekonomi, politik, penegakan hukum, kesejahteraan rakyat, sampai dengan pencapresan.
"Pada kesempatan ini, saya hanya menyampaikan kaitan pencapresan, di mana koalisi menyepakati sejumlah hal pokok," ujarnya di Jakarta, Selasa (24/7/2018).
Menurutnya, pada sisi pencapresan, ke enam ketua umum partai politik tersebut menyepakati enam poin penting, di antaranya koalisi sepakat mengusung kembali Jokowi sebagai capres 2019 tanpa reserve (cadangan). Selanjutnya, menyepakati enam parpol sebagai formasi solid pengusungan. Meski demikian, koalisi tidak membatasi hanya pada enam parpol saja. Namun, tambahan anggota koalisi harus disepakati seluruh anggota yang enam secara mufakat.
Kemudian, tambah Romy, menyepakati bahwa dukungan parpol-parpol kepada pemerintahan Jokowi harus dilandasi itikad baik, mengedepankan disiplin berkoalisi, konsistensi dalam berkomunikasi di dalam dan di luar ruang rembug koalisi, dan prinsip saling memahami kelebihan dan kekurangan setiap pemerintahan, yang harus dikawal dan dikoreksi terus-menerus secara santun, terukur, dan menjunjung tinggi etika politik.
Pada poin selanjutnya, sepakat satu nama cawapres warga terbaik Indonesia untuk mendampingi Jokowi. Adapun kapan penyampaian namanya kepada publik, koalisi memberikan kehormatan tertinggi kepada Presiden Jokowi untuk mengumumkan pada saatnya. Kemudian, koalisi juga menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi menentukan hari baik pendaftaran pada hari-hari terakhir pendaftaran Pilpres pada tanggal 4 hingga 10 Agustus 2018, menyesuaikan juga dengan kesibukan tugas-tugas negara yang diemban.
Terakhir, koalisi sepakat memerangi digunakannya hoax, fitnah, dan ujaranya kebencian berlatar SARA sebagai sarana pemenangan kontestasi politik. Mengingat, hal tersebut berpotensi memecah-belah sesama anak bangsa dan mengusik kerukunan umat beragama yang mencederai nasionalisme.
Menurutnya, partai pengusung Jokowi bakal menggelar pertemuan kembali, guna membahas langkah lanjutan yang dianggap perlu pada pemenangan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019.

0 comments