Ketua Umum Partai Demokrat, SBY Larang Unjuk Rasa

IVOOX.id, Jakarta -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menepis anggapan ihwal Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak sepakat dengan acara syukuran Prabowo Subianto. Perayaan ini, kata Syarief, bukan hal yang termasuk inkontitusional versi SBY.

"Ya enggak dong, acara syukuran deklarasi ini enggak termasuk dong, masih aman kalau itu doang sih enggak apa-apa," kata Syarief saat dihubungi, Jumat (19/4).

Syarief menegaskan jika SBY melarang unjuk rasa. Salah satunya gerakan people power yang digadang-gadang Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.

"Kalau misalnya sudah ada pengumuman resmi atau demo-demo itu baru yang dimaksud inkonstitusional (oleh) Pak SBY," ujar Syarief.

Syarief menegaskan Partai Demokrat masih ada dalam barisan Koalisi Prabowo-Sandiaga Uno. Belum ada perintah dari SBY untuk keluar dari koalisi oposan.

Belum, masih aman, belum ada surat resminya, enggak ada kepikiran juga buat keluar," tegas Syarief.

Sebelumnya, SBY memberi arahan lewat surat edaran kepada para kader Partai Demokrat untuk  itu berkaitan dengan perkembangan situasi politik pascapemilihan umum. SBY menyebut ada ketegangan yang muncul dan membahayakan politik dan keamanan di Indonesia.

"Saya instruksikan kepada pejabat tersebut alamat, untuk secara terus menerus memantau dari dekat perkembangan situasi yang terjadi di Tanah Air," demikian dikutip dari surat perintah SBY.

Lewat surat perintah yang sama, SBY juga meminta untuk memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan Partai Demokrat.

Sementara pada butir ketiga, SBY meminta para kader melapor jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan. Di poin terakhir, SBY menegaskan agar pesan tersebut dilaksanakan seluruh kader.

Surat dengan tembusan ke Waketum Demokrat Syarief Hasan dan Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono itu juga meminta kader Demokrat di Badan Pemenangan Nasional (BPN), balik kanan. Mereka diperintahkan kembali ke Wisma Proklamasi 41 atau DPP Demokrat untuk berkonsolidasi.